Dua Desa Gagal Melaksanakan Pilkades, Terancam Lima Tahun tanpa Kades

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOK) TETAP BERJALAN: Meski 92 desa di Sumenep yang dijabat penjabat, diklaim  tidak akan mengganggu jalan pemerintahan.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Terdapat 92 desa di Sumenep yang tidak dijabat kepala desa definitif. Desa yang dipimpin penanggung jawab jabatan (PJ) itu lantaran beragam alasan.  Namun yang paling dominan adalah masa jabatan kepala desa sudah  habis, sehingga harus melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades).

Selain itu, ada beberapa faktor lain seperti kepala desanya meninggal dan harus dilaksanakan pemilihan antar waktu (PAW).

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Supardi mengatakan, meski dijabat PJ, tidak mengurangi mekanisme pemerintahan desa, sebab status PJ  juga mempunyai hak kuasa yang sama dengan kepala desa.

“Keberadaan PJ secara prosedur memang sudah berdasarkan rekomendasi dari bupati dan wajib terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), sehingga secara kemampuan juga sudah bisa atau punya,” kata dia. Rabu (20/10/2021).

Di Sumenep, sebanyak 86 desa sebagai peserta pilkades dipimpin oleh PJ. Namun dua di antaranya gagal masuk peserta pilkades, yakni Desa Lombang Gili Raja Gili Genting dan Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk, ditambah 6 desa yang akan PAW.

Sementara 6 desa PAW itu di antaranya Desa Rosong, Kecamatan Nonggunong, Desa Prenduan Kecamatan Pragaan, Desa Kapedi Kecamatan Bluto, Desa Gunung Kembar dan Desa Kasengan, Kecamatan Manding dan Desa Karamean Kecamatan Masalembu.

Pardi menambahkan, untuk 5 desa yang akan melaksanakan PAW, tinggal satu desa belum yang diisi PJ, yakni Desa Karamean Kecamatan Masalembu. Penyebabnya karena belum melaporkan, karena kepala desanya baru meninggal.

“Proses pemerintahan di desa tetap berjalan, kecuali nanti ada keluhan maupun laporan dari masyarakat bahwa Pj kurang atau tidak bisa diandalkan maka bisa diganti,” ujarnya.

Apalagi surat keputusan (SK) PJ hanya berlaku selama 6 bulan. Jika ada perpanjangan, maka akan diperpanjang. Misalnya dengan terus ditundanya pelaksanaan pilkades yang hingga saat ini belum ada kepastian.

“Seperti dua desa yang gagal melaksanakan pilkades itu harus menunggu pemilihan di tahun atau periode selanjutnya, namun SK PJ tetap 6 bulan dulu,” pungkasnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *