oleh

Dua Raperda Dikhawatirkan Timbulkan Polemik

Kabarmadura.id/Pamekasan-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, sesumbar akan tuntaskan 15 rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah masuk pada proyeksi pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2020. Termasuk pula 2 raperda yang dinilai akan menimbulkan polemik.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan Wardatus Syarifah mengungkapkan, dari 15 raperda yang akan dituntaskan itu, ada 2 raperda yang sangat menyita perhatian. Bahkan, dirinya memprediksi 2 raperda itu akan menuai polemik, sebab hal itu berkaitan dengan peredaran minum keras dan raperda tentang “pelacur”.

“Jadi itu sudah evaluasi dari biro hukum ada 2 raperda, yang pertama itu pelarangan peredaran minuman beralkohol, yang kedua adalah raperda tentang pelarangan pelacuran,” paparnya, Senin (6/1/2020).

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menambahkan, pihaknya sudah melakukan keberetan terhadap biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), agar supaya dua raperda itu tidak diubah, yang semula pelarangan peredaran minuman keras berubah menjadi pengendalian minuman keras.

Dia juga mengemukakan, jika raperda yang berkaitan dengan minuman keras tidak diubah, maka jelas akan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sebab menurutnya, tidak ada peraturan yang dikeluarkan oleh peerintah pusat tentang larangan peredaran minuman beralkohol.

“Jadi yang boleh dilakukan oleh Pemkab Pamekasan itu hanya pengendalian (peredaran minuman beralkohol, red) bukan larangan,” tukasnya.

Meski raperda tentang larangan peredaran minuan beralkohol bertentangan dengan Undang-Undang, namun sebagai wakil rakyat dirinya berkomitmen untuk aktif mengawasi secara ketat terhadap pembahasan raperda tentang pengendalian alkohol di Kabupaten Pamekasan.  (rul/pin)

 

Komentar

News Feed