oleh

Dua Raperda Penyokong Investasi di Pamekasan Tidak Kunjung Disetujui

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan merangkum, ada 16 raperda yang dievaluasi dan harus dibahas pada tahun anggaran 2020 ini.

Namun pada pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi.Sehingga ada beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) yang hingga saat ini tidak terbahas.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan Wardatus Syarifah menjelaskan, beberapa raperda itu di antaranya yaitu rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan dan penyusunan zonasi. Menurutnya, raperda tersebut telah diajukan sejak tahun 2015, namun hingga saat ini tidak kunung selesai.

Sementara dia menilai, raperda tersebut dapat dijadikan dasar bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pamekasan. Biro Hukum Jawa Timur menyebut pakta raperda tersebut masih perlu dilengkapi.

Selain itu, pihaknya juga menunda pembahasan raperda mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Pamekasan. Hal itu dilakukannya karena masih terdapat penolakan dari sejumlah pihak, terutama dari para ulama.

“Karena ini ada penolakan dari masyarakat, terutama dari ulama. Jadi kami sepakati untuk ditunda dulu,” ucapnya.

Tidak hanya itu, perubahan raperda mengenai penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM, kendati sudah masuk propemperda, tetapi juga masih belum dibahas. Pihaknya menargetkan di akhir tahun ini raperda tersebut selesai dibahas.

Sementara itu, tenaga ahli Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Sapto Wahyono menerangkan, sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ditetapkan, seluruh usulan raperda di tahun yang akan datang harus sudah ditetapkan.

Bahkan, saat ini Pemkab Pamekasan telah menetapkan lima raperda yang akan diusulkan untuk dibahas pada tahun 2021. Namun dia menyebutkan, lima raperda tersebut masih bersifat sementara, sebab hingga Oktober masih kemungkinan akan bertambah.

“Sebagaimana regulasi yang ada, maka sebelum APBD tahun berikutnya dibahas, usulan raperda tahun depan harus sudah ditetapkan,” ujarnya. (ali/waw)

Komentar

News Feed