Dua Tahun, Hutang Pemkab Sampang Hampir Rp100 M

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) YULIADI SETIAWAN Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sampang

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diketahui memiliki tanggungan hutang kepada Pemerintah Pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan jumlah yang sangat fantastis. Bahkan, dua tahun terakhir riwayat hutang hampir mencapai Rp100 miliar.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang, pada tahun 2020 pemkab mendapat penyaluran dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari PT. SMI sebesar Rp15.200.000.000. Dana itu, merupakan pinjaman daerah.

Bacaan Lainnya

Sedangkan, pada tahun anggaran berjalan 2021 pemkab akan mendapatkan dana pinjaman kembali dari PT SMI sebesar Rp75.500.000.000, tinggal nunggu proses penyaluran dari Pemerintah Pusat yang kemungkinan di bulan November mendatang. Alhasil, hutang Pemkab hampir mencapai Rp100 miliar.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan membanarkan, jika selama dua tahun terakhir mendapatkan kucuran dana pinjaman dari PT. SMI untuk pendanaan PEN. Peminjaman itu dilakukan, lantaran setelah melakukan evaluasi terhadap postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) banyak yang mengalami penurunan.

Meliputi, pendapatan daerah, transfer dana alokasi umum (DAU) dan dana dari pusat lainnya. Sehingga, mengalami defisit anggaran.Dengan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk membangun suatu kegiatan program dan percepatan, maka diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat untuk meminjam dana melalui PT. SMI milik Kemenkeu RI.

“Intinya, untuk percepatan pembangunan di daerah yang nantinya masyarakat yang akan menikmati. Memang dua tahun terakhir ini, kami mendapat bantuan dana pinjaman dari PT. SMI. Hutang itu, nanti kami bayar pada tahun berikutnya. Pada prinsipnya, kami melihat azas manfaat kepada masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Sampang Umi Hanik Lailia menjelaskan, hutang di 2020 sebesar Rp15,2 miliar itu mulai dicicil dari tahun ini. Sebab,  tergolong hutang jangka pendek yang ditargetkan lunas pada tahun 2022 hingga 2023 mendatang. Sedangkan, untuk hutang di tahun 2021 masih belum terealisasi.

Sebab, biasanya baru disalurkan di akhir tahun sekitar bulan Oktober – November mendatang. Hutang tersebut, tergolong hutang jangka menengah dengan tenor pelunasan selama lima tahun kedepan. “Biaya provisi atas pinjaman yang sekarang ini, kami sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp810 juta, jadi tinggal nunggu realisasinya,” tukasnya.  (sub/ito)

Rincian Hutan Pemkab ke Pemerintah Pusat  Selama Dua Tahun

  • Tahun 2020 Rp15.200.000.000
    • Program pemulihan ekonomi nasional (PEN)
  • Tahun 2021 Rp75.500.000.000
    • Percepatan Pembangunan Daerah
    • Kemungkinan cair di bulan November
  • Relasi hutang dari Pemerintah Pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *