Dugaan Jual Beli Jabatan, DPS Sebut Rusak Nawacita Bupati untuk Perbaiki Pendidikan Sumenep

Juru bicara Dewan Pendidikan Sumenep, Achmad Junaidi

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Dugaan jual beli jabatan yang terjadi di dunia pendidikan meyita perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah Dewan Pendidikan Sumenep (DPS).

Terkuaknya dugaan sogok menyogok tersebut, setelah ada salah tokoh yang mengungkapkan praktik haram tersebut lantaran surat keputusan (SK) yang dijanjikan tak kunjung keluar.

Juru bicara DPS Achmad Junaidi menyatakan, bahwa dugaan jual beli jabatan di lingkungan pendidikan tersebut telah mencederai dunia pendidikan.

Bacaan Lainnya

“Jika betul terjadi, ini tentu sangat memalukan. Apalagi melibatkan guru dan Kasek. Ini telah mencederai dunia pendidikan,” tuturnya.

Pihaknya meminta supaya Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep tidak tinggal diam.

DPS menunggu kabar tindak lanjut Disdik Sumenep terhadap dugaan jual beli jabatan tersebut.

“Harus ditindaklanjuti oleh pihak Disdik. Kami tunggu kabar tindak lanjutnya. Kami yakin, pihak Disdik tidak terlibat dalam kasus tersebut sehingga tentu berani untuk mengusut ke bawah dan menyelesaikan hal itu,” paparnya.

Ia menyarankan supaya pihak Disdik memanggil 50 orang yang membayar Rp15 juta, supaya semuanya bisa klir, apakah benar telah membayar atau tidak.

Sebab, katanya, di saat bupati Sumenep hendak memperbaiki mutu pendidikan, kemudian ada kabar tentang kasus tersebut.

“Niat bupati untuk memperbaiki dunia pendidikan kita, jangan sampai dicederai tindakan dengan adanya kabar tidak baik di pendidikan kita,” tandasnya.

Pihaknya hanya ingin, pendidikan di Sumenep berkualitas dan bersih di berbagai lini. Karena praktik jual beli jabatan, apalagi di lingkungan pendidikan yang melibatkan penyelenggara pendidik, menjadi preseden buruk.

Ditambahkan Junaidi, sejauh ini laporan resmi ke DPS belum ada. Namun karena ini konsumsi publik, pihaknya akan bersikap dan rapat internal.

“Laporan ke kami belum ada. Tapi karena sudah menjadi konsumsi publik, kami tentu harus rapat internal dulu,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan praktik jual beli jabatan Kasek terungkap setelah terjadi di sekolah dasar (SD) di tiga kecamatan. Pelakunya diduga oknum pengawas sekolah. Para korban mulai resah lantaran SK kenaikan pangkatnya tidak keluar.

Bermula dari tokoh berinisial J. Dia merupakan salah satu aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang bertugas di kepulauan.

J menyebut, dugaan jual beli pangkat itu dikondisikan salah satu oknum kepala sekolah di Kecamatan Kangayan. Oknum kepala sekolah di salah satu SD negeri di kepulauan itu berinisial S. Diduga, dia salah satu kepanjangan tangan dari oknum pengawas pendidikan yang bertugas mengkoordinir persyaratan-persyaratan.

“Sekarang para korban itu mulai ramai berdatangan ke saya, menanyakan bagaimana SK-nya. Ada tiga kecamatan, kurang lebih 50 orang dengan nominal Rp15 juta per orang,” kata dia saat memberikan keterangan, Kamis (24/2/2022).

Dugaan bisnis kenaikan pangkat itu terjadi di SD di tiga kecamatan, di antaranya Kecamatan Arjasa, Sapeken dan Kangayanan. Nyaris seluruh kepala sekolah mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut.

“Oknum Kasek itu bertugas penerima berkas persyaratan dengan uangnya, itu kenaikan pangkat untuk tahun ini, periode April. Biasanya SK-nya sudah keluar sekarang, tetapi sayangnya mereka tidak dapat itu,” imbuhnya.

Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra mengaku belum mencium dugaan praktik tidak sedap itu di lingkungan pendidikan. Pihaknya hanya bisa memberikan tindakan jika ada laporan dari masyarakat.

“Selama saya menjabat belum ada seperti itu, laporkan oknum dengan valid, maka kami bakal memprosesnya,” jawab Agus singkat.

Reporter: Moh Razin
Redaktur: Fathor Rahman, Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.