Dugaan Pelanggaran Netralitas, Bawaslu Sumenep Kesulitan Akses Saksi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) BELUM CUKUP BUKTI-Laporan dugaan pelanggaran netralitas pejabat Negara ikut serta mengkampanyekan salah satu calon, belum bisa ditindaklanjuti.

KABARMADURA.ID, Sumenep Menindaklanjuti laporan dari sejumlah masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas terhadap beberapa kepala desa (kades), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, belum bisa menentukan sikap.

Salah satu indikasinya, kurangnya bukti dan saksi pelapor untuk menguatkan dugaan tersebut. Hal ini diungkapkan, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumenep, Imam Syafi’i, Rabu (21/10/2020).

Bacaan Lainnya

“Meskipun sudah ada foto dan video, kami tidak punya saksi untuk dimintai keterangan bahwa kepala desa yang dimaksud memang mengikuti aktivitas calon, sebab waktu itu kan pas dengan waktu Jumatan, jadi pas bersamaan,” terangnya.

Secara detail dia menjelaskan, ketika pemberangkatan salah satu calon menuju pendaftaran itu, memang sempat secara visual beredar di berbagai media sosial (medsos). Namun kembali kepada validasi, ades tidak terbukti mengikuti atau melanggar rambu-rambu netralitas.

Pihaknya berjanji, akan melakukan investigasi dengan memaksimalkan tenaga pengawas untuk mengungkap dugaan tersebut.  Tentu, dengan kapasitas waktu yang ada. Setelah tidak ada bukti, maka dianggap dugaan tersebut tuntas.

“Tetapi ketika dimintai keterangan dari saksi, sementara pelapor tidak ada, kecuali video itu, tapi seandainya bisa, atau ada yang ikut disana bisa memberikan keterangan maka bisa diproses,” tegasnya.

Sebelumnya, generasi masyarakat adil sejahtera (GMAS) melaporkan, empat kades ke Bawaslu. Laporan itu berdasar dugaan tidak netral dalam menyambut pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang.

Ketua Divisi Investigasi (LSM GMAS) Sumenep, Hendra Purnama mengatakan para kades tersebut diduga secara nyata dan sengaja melanggar netralitas statusnya sebagai pejabat negara.

“Dugaan melakukan pelanggaran secara nyata dan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Dan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, sehingga hal itu bisa diproses,” paparnya. (ara/ito)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *