oleh

Dugaan Pemotongan Jaspel Buram, Inspektorat Mengaku Belum Ada Permohonan Audit

KABARMADURA.ID, SAMPANG  – Penanganan kasus dugaan pemotongan dana kapitasi untuk honor jasa pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan di Puskesmas Robatal belum ada kejelasan.   Inspektorat mengaku, tidak mengetahui adanya permohonan audit internal dari polres. Sedangkan sebelumnya, pihak kepolisian sudah melayangkan surat permohonan audit.

Itu setelah polisi melakukan gelar perkara dan tidak ditemukan pelanggaran hukum. Sehingga, untuk menindaklanjuti proses hukum, polisi mengajukan permohonan audit dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Saya tidak mengetahui secara pasti mengenai kasus pemotongan jaspel di Robatal. Bahkan, saya tidak pernah menerima laporan dari bawahan saya. Permohonan audit yang mana mas. Selama ini saya tidak mengetahui adanya pengajuan audit dari polisi,” ujarnya, Selasa (16/3/2021).

Dia menjelaskan, jika baru sebulan lebih menjabat Kepala Inspektorat. Menurutnya, jika memang ada pengajuan audit mestinya sudah diketahui. Sebab, bawahannya dipastikan akan melakukan laporan dikarenakan APIP berada di wilayah tanggung jawabnya.

”Ini di luar sepengetahuan saya. Karena saya masih baru. Tapi biasanya setiap penanganan terlaporkan. Saya sampai saat ini baru mengetahuinya,” ucapnya.

Data yang dihimpun Kabar Madura, dugaan pemotongan dana kapitasi dilakukan oleh beberapa oknum di Puskesmas Robatal. Disinyalir, dana itu dikurangi sebesar 13 persen. Sedangkan penerima honor jaspel sebanyak 44 orang tidak menerima secara utuh.

Kasus diungkapkan oleh salah satu penerima. Diakui, jika pemotongan honor setiap penerima sebesar 13 persen. Pemotongan dilakukan oleh oknum dengan alasan untuk uang partisipasi pembayaran tenaga sukarelawan. Sedangkan diketahui, masih banyak tenaga sukarelawan tidak menerima dana partisipasi.

Sehingga, diduga kuat pemotongan honor jaspel dinikmati beberapa oknum di Puskesmas Robatal. Rata-rata pemotongan dana jaspel sebesar Rp400 ribu dari setiap penerima honor. Penerima yang seharusnya menerima Rp2,9 juta, maka dengan adanya pemotongan menjadi Rp2,5 juta.

Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz melalui melalui Kanit III Tipikor Ipda Indarta Hendriansyah mengaku sudah melayangkan pengajuan kurang lebih sejak enam bulan lalu. Surat permohonan sudah disampaikan. Sehingga sejak itu, polisi menunggu hasil audit.

“Sudah kami kirim sejak lama permohonan auditnya. Jadi tidak mungkin jika surat kami tidak diterima,” jelasnya.

Dia mengatakan, audit diperlukan untuk mengetahui adanya kerugian yang dilakukan oleh oknum pegawai Dinkes. Sehingga, hasil audit diperlukan dalam melanjutkan penyelidikan. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam hasil audit akan membantu proses penyidikan. (man/ito)

 

Komentar

News Feed