Dugaan Penyelewengan PIP Geger, DPRD Nilai Kepsek Kurang Terbuka

  • Whatsapp
(KM/FA'IN NADOFATUL M.) DISKUSI: Komisi D memanggil dua sekolah yang bermasalah di Kecamatan Geger bersama Disdik dan Korwil Pendidikan Geger.

Kabarmadura.id/Bangkalan– Adanya kasus dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di dua sekolah di Kecamatan Geger, Bangkalan, membuat Komisi D DPRD Bangkalan memanggil bebapa pihak. Antara lain Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Geger dan dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Geger, yakni SDN Kompol 2 dan SDN Kombengan.

Juga turut dipanggil dari pihak Bank BRI Bangkalan sebagai penyalur progran PIP tersebut. Permasalahan dimulai dari SDN Kompol II sendiri yang ditengarai menyelewengkan dana PIP. Sedangkan SDN Kombengan II diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan alasan pembelian almamater sekolah untuk kelas 6.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyimpulkan, benang merah dari kedua permasalahan tersebut adalah kurang terbukanya kepala sekolah (kepsek) kepada wali murid. Sehingga, menimbulkan persepsi bahwa ada penyelewengan dana PIP di SDN Kompol II dan dugaan pungli di SDN Kombengan II.

“Kasek kurang terbuka. Kurang mengetahui apa PIP beserta nominalnya. Kalau kepsek terbuka dalam kegiatan itu, peserta didik dan wali murid diberi tahu, tentu tidak akan menimbulkan gejolak,” ujarnya, Kamis (19/3).

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta kepada seluruh elemen sekolah, khususnya kepsek di Bangkalan, untuk tidak memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga atau menyuruh orang untuk mengambil PIP. Sebab, ia khawatir ada pengambilan dari pihak ketiga yang disuruhnya dengan membawa surat kuasa.

“Untuk menekan penyelewangan atau penggunaan yang tidak jelas, jangan sampai menggunakan surat kuasa. Hindari itu,” tegasnya.

Selain itu, Nur Hasan juga meminta kepada pihak SDN Kombengan II yang diduga melakukan pungli untuk pembelian almamater sekolah kelas 6, uangnya dikembalikan kepada wali murid. Sebab, menurutnya, apa yang dilakukan oleh kepsek SDN Kombengan II juga menyalahi aturan.

Meski pembelian tersebut sudah disepakati oleh wali murid dan komite, akan tetapi dalam realisasinya tidak dibuatkan berita acara. Sehingga, ia meminta kepada kepsek SDN Kombengan II untuk mengembalikan uangnya.

Diketahui harga almamaternya sendiri Rp225 ribu. Pembelian dilakukan oleh 18 anak. Artinya pihak sekolah harus mengembalikan uang sebesar Rp4.050.000.

“Untuk pembelian almamater sekolah ini kembalikan semua uangnya ke semua orang tua. Buatkan berita acara dengan tanda terima pengembalian tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika menuturkan, dirinya selama ini sudah sangat mewanti-wanti kepada semua sekolah SD di Bangkalan dan Korwil untuk terbuka dalam menyampaikan PIP maupun pungutan lainnya. Mengenai hal itu, pihaknya mengaku akan membuat tim khusus guna menyelidiki kasus itu; apakah memang benar ada miskomunikasi atau memang benar tindakan penyelewengan dan pungli.

“Kita belum bisa memastikan perkara ini seperti apa. Untuk sanksi, kita lakukan dulu penyelidikan nanti, bisa dari BKPSDA, Inspektorat dan disdik. Apakah benar kurangnya transparansi atau memang penyelewengan,” tuturnya.

Di sisi lain, Kepsek SDN Kombengan 2 widyasih enggan memberikan klarifikasi hal itu. Ia masih bungkam untuk bersuara kepada awak media.

“Belum bisa komentar ya, jangan. Langsung ke dewan aja,” tandasnya sambil terburu-buru meninggalkan awak media. (ina/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *