Dugaan Pungli BOP 3 Persen di Bangkalan Dilaporkan ke Kejari

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) JANGGAL: Asosiasi Pegiat Anti Korupsi Bangkalan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memberikan file pengaduan tentang dugaan pungutan liar (pungli) di pendidikan anak usia dini (PAUD).

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Dugaan pungutan liar (pungli) biaya operasional sekolah (BOP) sebesar 3 persen di Kabupaten Bangkalan, ternyata tidak hanya selesai dalam rapat seluruh pihak. Klarifikasi dari Dewan Pendidikan (DP) yang menyatakan kesalahpahaman mengenai penarikan BOP berubah menjadi bias. Realitas di lapangan, temuan tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan oleh Asosiasi Pegiat Anti Korupsi, Selasa (3/8/2021).

Sebab, persoalan tersebut sangat janggal. Bahkan, pencairan BOP tahap III pada bulan Juli kemarin merupakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum di Dinas Pendidikan (Disdik). Modusnya, semua kepala sekolah (kepsek) pendidikan anak usia dini (PAUD) terindikasi diarahkan menyediakan 65 persen dari BOP sebagai belanja ke pihak ketiga. Yakni, di tingkat kecamatan dengan program sistem informasi pengadaan di sekolah (Siplah).

Bacaan Lainnya

“Praktiknya selama ini, pembelanjaan BOP PAUD dilakukan secara kolektif oleh oknum penilik. Hal ini, merupakan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, oknum dari Disdik juga mengarahkan ke setiap kepsek agar menyetor 3 persen dengan dalih untuk kegiatan, tapi tidak jelas penggunaannya,” ujar, Direktur Asosiasi Pegiat Anti Korupsi Bangkalan Zuhud.

Atas temuan itu, setidaknya pihak Kejari bisa melakukan penyelidikan dan pemanggilan seluruh oknum yang terlibat. Tidak hanya kejanggalan pada penyalahgunaan BOP, akan tetapi pemotongan gaji guru honorer yang dilakukan oleh Kepsek SMP Negeri 3 Geger perlu ditindaklanjuti. Sebab, berdasarkan audit dari Inspektorat ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp68 juta.

“Namun kasus tersebut dihentikan oleh pihak Polres Bangkalan. Alasannya, kerugian negara tersebut telah dikembalikan. Artinya, jika ada kegiatan yang melawan hukum, seharusnya ada sanksi hukum,” tegasnya.

Sementara itu, dari pihak Kejari Bangkalan masih enggan berkomentar aduan tersebut. Sebab, aduan tersebut masih ada tahapannya untuk bisa diselidiki dan dibahas oleh Kejari. (ina)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *