KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Terbatasnya anggaran dan kurangnya fasilitas pendukung, menjadi lantaran dibatalkannya pengadaan mobil listrik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir melalui Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Trisno mengatakan, terbatasnya anggaran menjadi salah satu pemicu tidak dianggarkannya pengadaan mobil listrik di 2023 ini.
“Pamekasan belum mengalokasikan anggaran untuk mobil listrik,” paparnya, Minggu (26/3/2023).
Rencana pembelian mobil litrik itu setelah ada perintah dari Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menggunaan kendaraan dinas berbasis mobil listrik.
Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kendati begitu, DPRD Pamekasan sempat memberi penilaian positif terhadap rencana itu. Biaya operasional mobil listrik dinilai lebih efisien dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak.
Saat pembahasan rancangan APBD Pamekasan tahun 2023 sempat dibicarakan untuk pengadaannya. Namun setelah dipertimbangkan dengan berbagai kebutuhan anggaran pada program prioritas pembangunan, maka urung dibahas.
“Kami sempat konsultasi ke provinsi waktu evaluasi APBD, ditanyakan, memangnya Pamekasan sudah siap fasilitas pendukung dari mobil listrik, saya menjawab, masih belum. Provinsi menyarankan fasilitas pendukungnya dulu, baru beli mobilnya,” ungkap Trisno.
Trisno menjelaskan, untuk harga mobil listrik memang sangat tinggi dibandingkan mobil yang berbahan bakar minyak. Selain itu, fasilitas pendukung yang belum siap di Pamekasan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Khairul Umam menyampaikan, jika pertimbangannya efisiensi operasional, sangat layak dipertimbangkan untuk pengadaan mobil listrik.
Kendati di awal agak berat, utamanya untuk pembeliannya, namun menurut Umam, hal itu bisa meringankan beban APBD dalam membiayai operasional kedinasan.
“Mungkin pada pertengahan ada perkembangan anggaran mungkin bisa dianggarkan, intinya kalau memang cukup anggarannya, kami mendukung,” imbuhnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Wawan A. Husna
