oleh

Ekonomi Politik dan Problem Ekonomi

Peresensi         : Abdul Hamid Al-mansury*)

Sejarah selalu diwarnai oleh ketegangan antara peran negara, pasar dan masyarakat dengan dosis yang tepat pada masing-masing negara (hlm. vi). Di Indonesia sendiri pada masa Orla peran negara sangat mendominasi. Akan tetapi, pada masa orba sampai hari ini dominasi negara mulai disingkirkan dan akhirnya pasar memainkan peranannya. Demikian juga dengan kondisi global, ekonomi di dunia internasional diserahkan pada mekanisme pasar atas nama “globalisasi” sebagai buah dari akhir cerita perang dingin.

Utang luar negeri (dari IMF dan Bank Dunia) merupakan instrumen yang dapat memaksakan praktik perdagangan bebas internasional, globalisasi dan sistem ekonomi pasar (hlm. 59). Pertumbuhan ekonomi (GDP) dan efek tetes ekonomi ke bawah merupakan impian bagi negera-negara yang mampu mengimplementasikan instrumen tersebut. Nyatanya, bagi Rawls, justru pasar bebas merupakan pranata yang tidak adil karena ia melahirkan ketimpangan disebabkan perbedaan bakat dan kemampuan alamiah (hlm. 53) serta dengan lugas Stiglitz mengungkapkan bahwa efek tetes ekonomi ke bawah hanyalah mitos (hlm. 60). Di sinilah, akan muncul dua kelompok negara, yakni negara pemenang dan negara pecundang.

Lebih lanjut, IMF dan Bank Dunia melanjutkan agendanya dengan mengeluarkan program penyesuaian struktural kepada negara-negara berkembang yang sedang dilanda krisis pada dekade 1980-an untuk mereformasi ekonominya di mana AS adalah sponsor utamanya. Program tersebut tergambar dalam kebijakan Konsensus Washington seperti, liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan, dan privatisasi (hlm. 76).

Menariknya, di balik liberalisasi perdagangan seringkali Indonesia dituduh melakukan praktik dumping, seperti yang dituduhkan AS pada produk-produk kertas. Padahal, Indonesia sendiri tidak melakukan dumping, Indonesia hanya diuntungkan oleh faktor bahan baku kayu yang melimpah dengan masa tanam yang relatif singkat dan biaya tenaga kerja yang murah. Sehingga, untuk melindungi produksi dalam negerinya, AS dengan seenaknya menuduh Indonesia melakukan praktik dumping (hlm. 121).

Terkait privatisasi, Indonesia sendiri telah melakukan banyak privatisasi terhadap BUMN. Setidaknya, dari 139 BUMN pada 2013 menjadi 115 pada 2017. Tujuan privatisasi menurut IMF dan Bank Dunia adalah untuk merangsang pengalihan kegiatan ekonomi dari semula dikelola negara menjadi milik swasta, meskipun realitasnya BUMN yang diprivatisasi tersebut memiliki kinerja yang buruk (hlm. 140). Di sinilah, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan yang dibuat tidak menciptakan monopoli baru yang semula dimonopoli oleh negara dan tidak bermuatan politis dari pada ekonomis.

Di sektor liberalisasi keuangan, Indonesia harus menggelontorkan uang sebesar Rp 600 triliun sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap bank-bank BUMN dan swasta. Kasus itu bermula dari krisis ekonomi yang terjadi pada medio 1997/1998 dan penandatanganan kontrak antara pemerintah dengan dewan eksekutif IMF pada 5 November 1997. Akibatnya, uang tersebut hanya kembali 25,4% dan enam koruptor BLBI berhasil kabur ke luar negeri. Seharusnya, pemerintah lebih memilih ekonom domestik yang lebih memahami ekonomi nasional, sehingga kebijakan yang diformulasikan menjadi lebih kredibel  dari pada IMF (hlm. 216).

Kemiskinan dan Etnisitas

            Angka kemiskinan dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan meskipun angka penurunannya yang semakin mengecil. BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan pada Maret 2018 yaitu 9,82% dan 9,41% pada Maret 2019 dengan pengecualian Maret 2020 yang meningkat menjadi 9,78% akibat covid-19 (BPS, 2020). Prahala berargumen bahwa penyebab utama kemiskinan adalah praktik ekonomi pada level lokal, keterbatasan akses, distribusi yang jelek dan kedigdayaan kaum tengkulak (hlm. 188). Jelas, ini menandakan bahwa ekonomi pasar dengan asumsi kesetaraan, nyatanya menambah angka kemiskinan.

Kemiskinan umumnya berada di sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja dan berada di desa. Penduduk desa terus mengalami kemorosotan daya hidup karena mendapatkan dua tekanan: kebijakan pemerintah yang bias perkotaan dan tekanan pasar (hlm. 192). Maka sudah semestinya kegiatan ekonomi yang dijalakan harus menjalankan “tugas suci” konstitusi bahwa ekonomi harus berasaskan kekeluargaan/koperasi (UUD 45 Pasal 33 Ayat 1) agar desa tidak selalu diposisikan sebagai penyuplai barang mentah ke perkotaan. Dengan kata lain, produk pertanian harus memiliki nilai tambah dan daya tawar yang tinggi.

Selain itu, pertanian juga mengalami permasalahan kepemilikan lahan. BPS menunjukkan ketimpangan lahan pertanian mencapai 0,68 (BPS, 2013), sedangkan jumlah petani 35,7 juta orang dengan jumlah lahan pertanian 7,1 juta hektar (BPS, 2018) (hlm. 230). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menginisiasi program reforma agraria dengan payung hukum UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 agar ada pembatasan kepemilikan lahan sehingga terjadi distribusi lahan bagi petani.

Namun, kebijakan reforma agraria sendiri tidak cukup untuk mencapai kesejahteraan petani, kebijakan tersebut harus didukung dengan desain mikro. Pada level mikro, pemerintah harus berkonsentrasi mendesain kesetaraan struktur kekuasaan antarpelaku ekonomi agar pelaku ekonomi sektor hilir tidak memangsa pelaku sektor hulu (petani) (hlm. 246).

Akhirnya, pembangunan ekonomi bukan cuma dipicu oleh faktor-faktor ekonomi semata. Aspek etnisitas perlu dimasukkan dalam pembangunan ekonomi agar tidak mengeneralisir kebijakan untuk semua etnik. Indonesia adalah negara multietnik. Tetapi, multietnik itu sendiri akan menjadi jebakan kegagalan pembangunan ekonomi apabila pemerintah tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengadopsi keunggulan nilai-nilai setiap kelompok etnik sebagai konseptualisasi pembangunan ekonomi, misalnya Madura dengan sikap pantang menyerahnya, Minang dengan mental migrasinya dan Cina dengan semangat kewirausahaannya. Sehingga, tidak hanya masalah ketimpangan yang akan menjauh, tetapi juga mengikat masyarakat multietnik tesebut dalam solidaritas yang kukuh (hlm. 267).

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang berminat mempelajari ekonomi politik terutama bagi pemerintah, karena bagaimana pun kegiatan ekonomi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mikanisme pasar agar tercipta keadilan.

Judul               :Ekonomi Politik: Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris

Penulis             :Ahmad Erani Yustika

Cetakan           : Pertama, September 2020

ISBN               : 978-602-6293-98-5

Penerbit           : Instrans Publishing, Malang

Tebal               : 292 halaman

*)Alumnus Manajemen Bisnis Syariah IAI Tazkia

 

Komentar

News Feed