Empat Desa di Bangkalan Tidak Bisa Cairkan Jatim Puspa

  • Whatsapp
(FOTO : KM/FA'IN NADOFATUL M.) BANTUAN: Terlambat pengajuan proposal, Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) belum sepenuhnya terealisasikan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Bangkalan. Sebab, bantuan untuk peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat (KPM) belum tersalurkan sepenuhnya. Tercatat dari 9 desa masih ada lima desa yang sudah mencairkan.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan Mohammad Holil mengatakan, program Jatim Puspa belum sepenuhnya terealisasikan. Lambatnya pencairan dikarenakan terkendala pengajuan proposal bantuan. Sehingga, masih menyisakan empat desa yang statusnya masih menunggu kepastian pencairan itu.

“Yang pasti akan cair, karena memang kemarin pengajuan proposalnya itu tidak bersamaan. Empat desa ini terlambat karena memang di lapangan masih verifikasi,” ujarnya, Rabu (17/11/2021).

Dikatakan Holil, dari empat desa yang masih menunggu pencairan tersebut yakni Desa Tebul, Bunajih, Ketetang dan Sumor Kuning. Sedangkan lima desa lainnya yang sudah menerima tersebut yakni desa Batonaong, Glangga, Burneh, Duwek Buter dan Gunung Sereng. Lima desa itu sudah mencairakn bantuan akhir Oktober lalu.

“Insya Allah dalam waktu dekat sudah cair yang empat desa ini, karena sekarang berkas sudah masuk di Provinsi Jawa Timur dan tinggal verifikasi validasi berkas saja,” paparnya.

Secara keseluruhan 9 desa penerima bantuan itu berjumlah 184 KPM. Jika lima desa yang baru dicairkan, maka KPM yang baru mendapatkan sebanyak 102 perempuan. Sisanya sebanyak 82 di empat desa tersebut masih menunggu kepastian pencairan.

“Sepertinya tidak ada perubahan, cuma informasi sebelum pengajuan Desa Burneh mau menambah penerima. Tapi belum ada informasi lagi, setiap desa penerima tidak sama tergantung perempuan mantan graduasi PKH-nya berapa,” paparnya.

Bagi lima desa yang sudah menerima itu, Holil menyampaikan, pengawasan dari DPMD akan terus dilakukan. Bantuan tersebut harus benar-benar dibelanjakan untuk usaha.

“Tidak ada perubahan, nominal masih sama. Setiap KPM sebesar Rp2,5 juta. Tapi wajib dibelanjakan sebagai usaha sesuai proposal pengajuan masing-masing desa,” tandasnya.

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *