Empat Fraksi DPRD Sumenep Positif Layangkan Interpelasi

  • Whatsapp
HAK INTERPELASI: Sejumlah anggota Fraksi saat bertandatangan menyetujui hak interpelasi tentang perbup pilkades serentak 2019.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Sejumlah fraksi resmi berkirim surat hak interpelasi Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 ke pimpinan DPRD Sumenep. Surat tersebut dilayangkan pada Senin (23/9).

Fraksi yang melayangkan surat interpelasi perbup pilkades itu, antara lain adalah Fraksi PDI Perjuangan, PAN, Gerindra, dan Fraksi Demokrat.

Fraksi menggunakan hak interpelasinya, karena menilai sangat urgen dilakukan. Sebab, perbup pilkades yang sudah diubah hingga tiga kali dalam hitungan pekan itu, dianggap tidak memberikan solusi terkait gejolak yang terjadi di bawah, berkenaan dengan pilkades serentak yang rencananya akan digelar bulan November mendatang.

Sebagaimana diketahui, perbup tentang pilkades sendiri mengalami perubahan hingga tiga kali, yakni Perbup Nomor 27/2019 kemudian menjadi Perbup 38/2019 dan kemudian berubah lagi menjadi Perbup 54/2019.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sumenep Abrari menyampaikan, ada tiga alasan pihaknya menyetujui interpelasi itu. Pertama, dalam perbup itu dinilai terkandung muatan sabotase terhadap keberlangsungan demokrasi di tingkat desa.

Kedua, jika ditelaah secara mendalam, perbup pilkades itu dinilai otoritas peraturan daerah (perda) yang diberi amanat langsung oleh Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Hukum Daerah.

Alasan ketiga, karena pemberlakuan perbup itu tanpa melalui konsultasi publik sehingga menimbulkan kontroversi masyarakat.

“Makanya, Fraksi PDI Perjuangan memutuskan menggunakan hak interpelasi. Itu upaya kami menunaikan hak konstitusional dalam rangka melindungi hak warga yang berkedudukan sama di mata hukum, untuk dipilih dan memilih,” ungkapnya.

Ketua DPC Partai Hanura Sumenep Nyai Dewi Khalifah menyampaikan, pihaknya juga sepakat terhadap interpelasi itu. Persetujuan itu dilandaskan dengan sembilan pertimbangan.

Pertimbangan yang dimaksud, salah satunya karena dinilai perbup itu tidak berdasar pada regulasi yang semestinya. Bahkan kehadiran perbup itu dinilai cacat hukum dan cacat prosedur.

Pertimbangan lain yang membuat fraksi gabungan Hanura, Nasdem dan PKS, yakni perbup tidak memiliki landasan yuridis formil dan dinilai bertentangan dengan hak-hak sipil warga negara yang memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih.

“Atas beberapa pertimbangan itu, sehingga kita sepakat untuk mengajukan hak interplasi melalui fraksi gabungan. Termasuk Fraksi PAN, PDIP, Gerindra, dan Demokrat,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Sumenep Husaini Adhim menyampaikan, bahwa keputusan menggunakan hak interpelasi Fraksi PAN di DPRD Sumenep merupakan keputusan bersama dengan sejumlag partai politik di Sumenep yang memilki kursi di parlemen.

PAN menilai, perbup itu sangat meresahkan. Bahkan perbup itu diubah hingga tiga kali, namun dari semua perubahan itu tidak ada sama sekali yang memberikan solusi terhadap gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang akan melangsungkan pilkades.

“Sejumlah pimpinan parpol bertemu lebih dari tiga kali, membahas interpelasi di DPRD. Kemudian, disepakati bahwa setiap fraksi dari beberapa parpol itu akan berkirim surat untuk menggunakan hak interpelasinya,” katanya.

Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep Indra Wahyudi mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan ketua Fraksi Demokrat di DPRD Sumenep untuk mengirimkan surat hak interpelasi.

Fraksi Demokrat turut hadir dalam hak interpelasi itu. Karena bagaimanapun juga, perbup itu sangat urgen dan perlu disikapi sehingga gejolak di bawah yang diakibatkan perbup itu bisa teratasi dengan baik.

“Hak interpelasi ini memang perlu dilakukan dan kami bersepakat dengan sejumlah fraksi lain. Saya sebagai sekretaris DPC Partai Demokrat sudah menandatangi surat interpelasi dan berkoordinasi dengan ketua fraksi Demokrat,” ujar politisi yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Sumenep itu. (ong/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *