Empat Raperda Jalan Ditempat

  • Whatsapp
ANDI SUPARTO: Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan

Kabarmadura.id/Pamekasan-Empat pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pamekasan, yang dibahas di komisi I dan komisi IV berjalan ditempat. Keempat raperda itu dikhawatirkan tidak bisa terselesaikan oleh periode DPRD 2014-2019

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan Andi Suparto menjelaskn, dari 10 reperda yang menjadi materi pembahasan wakil rakyat, terdapat enam raperda yang sudah selesai dibahas. Sementara empat raperda lainnya masih belum selesai.

Dijelaskan olehnya, saat ini proses pembahasan keempat raperda itu sedang berlangsung di komisi I dan Komisi IV. Saat ini, tiga dari empat raperda yang sedang dibahas, diantaranya mengenai raperda tempat parkir khusus, perubahan perusahaan air minum daerah, dan pemisahan adeni dari PDAM.

“Sekarang masih dalam proses pembahasan antara legislatif dengan asisten hukum Pemerintah Pamekasan,” paparnya, Rabu (24/7).

Politikus PPP itu mengatakan, kendati masih menyisakan empat raperda yang belum rampung. Namun tahapan pengesahan raperda akan terus berlanjut. Pihaknya mengaku, tidak  akan menunggu keempat raperda untuk melanjutkan pengesahan raperda ke paripurna.

“Kami tidak akan menunggu, Bamus akan menjadwalkan enam yang sudah selesai nanti akan diparipurnakan,” tukasnya.

Andi mengatakan, pihaknya akan mengirim surat kepada komisi yang belum menyelesaikan pembahasan raperda tersebut. Bahkan jika diperlukan, pihaknya juga akan memanggil pimpinan masing-masing komisi agar kemudian pembahasan raperda itu bisa segera diselesaikan.

“Paling tidak minggu pertama di bulan Agustus kami harus melaporkan kepada paripurna dan setelah itu dikirim ke provinsi jika paripurna menyepakati,” ujarnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Kabar Madura, 10 raperda itu masing-masing, 7 raperda diusulkan oleh eksekutif dan 3 raperda merupakan usulan legislatif.

Adapun raperda usulan eksekutif meliputi raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal, perubahan perda nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian raperda tentang setoran modal daerah ke dalam modal desa, raperda perubahan nomor 7 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Selanjutnya, raperda tentang perubahan perda nomor 13 tahun 2015 tentang bangunan gedung. Raperda tentang perusahaan umum daerah air minum dan raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 15 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Sementara 3 raperda usulan legislatif meliputi raperda tentang pembentukan perda, raperda tentang retribusi tempat parkir khusus dan raperda tentang perusahaan air minum daerah Adeni. (rul/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *