Enam Paket Pelatihan Belum Digelar

  • Whatsapp
KM/SUBHAN-MANDEK: Sebanyak enam paket program pelatihan kerja yang digalakkan DiskumnakerSampang tidak kunjung direalisasiskan, karena sarana pelatihan terbatas.

Berdalih Sarana Terbatas

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kabupaten Sampang menyebut, tahun ini terdapat 16 paket pelatihan kerja yang harus dilaksanakan. Perinciannya,enam paket pelatihan  bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan 10 peket pelatihan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Sayangnya, hingga kini terdapat enam paket pelatihan tak kunjung digelar karena keterbatasan sarana pelatihan, semisal jumlah mesin jahit, alat las dan sejenisnya sangat terbatas. Selain itu jadwal pelatihan di BLK Sampang masih penuh, karena jumlah instruktur terbatas. Sehingga harus dilanjutkan pada Juni–Juli mendatang.

”Pelatihan kerja yang belum digelar ada enam paket, yakni dua paket bersumber dari APBN, meliputi pelatihan servis, menjahit, dan empat paket dari APBD, yakni pelatihan menjahit dua paket, las litrik dan servis masing-masng satu paket,”ucap Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja DiskumnakerSampangLutfi, kemarin (20/5).

Menurut Lutfi, paket pelatihan yang sudah dilaksanakan meliputi satu paket pelatihan las listrik, servis kendaran roda dua, pelatihan keterampilan menjahit dan pelatihan rias manten dan sejenisnya. Adapun jumlah peserta pelatihan kerja tahun ini dari APBD, sebanyak 120 orang.Setiap paket pelatihan diikuti 20 peserta, selama kurun waktu 30 hari.

Kegiatan pelatihan kerja dilakukan sebagai upaya melahirkan tenaga terampil dengan harapan angka pengangguran di Kota Bahari turun. Di sisi lain, para lulusan pelatihan kerja tersebut diharapkan dapat membuka usaha secara mandiri.

”Yang jelas, enam paket pelatihan kerja yang belum terlaksana ini pasti direalisasikan, hanya saja nunggu waktu yang tepat. Yang terpenting pelaksanaanya tidak sampai tutup tahun,”bebernya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsuddin meminta, program pelatihan kerja harus terselenggara sesuai juknis. Keberhasilan program pelatihan itu harus terukur. Dinas teerkait harus mendata berapa lulusan pelatihan itu yang sudah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru dan yang tetap menganggur. Sehingga ke depan bisa difasilitasi mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, kata politisi partai Hanura asal kecamatan Camplong itu,idealnya setiap lulusan pelatihan kerja itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja, khususnya warga sekitar. Pelatihan kerja harus bisa menekan angka pengangguran dan mendorong peningkatan perekonomian.

”Kami harap, pelatihan ini bisa melahirkan wirausahawan baru dan menyerap tenaga kerja, sehingga kegiatan ini betul-betul bermanfaat kepada masyarakat,dan program ini harus segera selesai,”ungkap Gus Sam sapaan akrabnya. (sub/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *