Enam Tahun Kasus Dugaan Korupsi Gedung Dinkes Sumenep Berkutat di Pemberkasan

(KM/IMAM MAHDI) NGENDAP: Petunjuk jaksa dalam berkas kasus dugaan korupsi gedung Dinkes Sumenep tidak kunjung dipenuhi penyidik Polres Sumenep

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Penangan kasus dugaan korupsi di pengadaan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep tidak kunjung tuntas. Polres Sumenep sudah sejak lama menetapkan tersangka, namun berkasnya selalu tidak lengkap saat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan bertahap, mulai 2019 hingga 2020. Namun kasus itu sudah dilaporkan sejak tahun 2015 lalu. Sehingga hampir enam tahun lebih berkas itu harus bolak-balik di antara Polres dan Kejari Sumenep .

Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) itu ditangani Polres Sumenep sejak tahun 2015. Pada tahun 2019 hingga 2020 sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan tersangka.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep Trimo melalui Kasi Pidsus Dony Suryahadi Kusuma mengatakan, perkara tersebut sudah lama, terakhir pengembalian berkas pada akhir tahun 2021.

“Petunjuk jaksa hanya satu kali. Namun, pihak penyidik belum penuhi berkas. Bolak-balik berkas bukan adanya petunjuk baru, tetapi memang petunjuknya tidak terpenuhi,” uyngkap Dony, Senin (23/5/2021).

Sejak berkas dikembalikan pada akhir tahun 2021 lalu, hingga saat ini belum masuk lagi ke Kejari. Sehingga dipastikan berkas itu masih ada Polres Sumenep. Mengenai petunjuk jaksa atau yang harus dilengkapi Polres Sumenep terdapat 20 item. Namun dalam setiap pelimpahan berkas, item itu tidak semua dilengkapi.

Dony tidak bersedia menyampaikan secara detail 20 petunjuk yang diminta jaksa tersebut. Alasannya, hal itu merupakan kewenangan dari penyidik.

“Intinya, berkas tersebut tidak lengkap. Maka jaksa wajar mengembalikan berkas itu,” bebernya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti Sutioningtyas menyampaikan bahwa berkas itu dikembalikan ke Polres Sumenep karena ada tambahan petunjuk jaksa lagi.

Menurut dia, setiap ada petunjuk dari jaksa harus segera dipenuhi dan diserahkan kembali ke Kejari Sumenep. Sebab, banyak berkas yang perlu dipenuhi.

“Satu terpenuhi dikirim dulu, ketika ada petunjuk lagi baru dipenuhi lagi,” tegasnya.

Menurutnya, kasus korupsi memang membutuhkan waktu yang lama, tidak sekaligus langsung selesai. Diakui, berkasnya higga saat ini masih ada di Polres Sumenep.Sayangnya, AKP Widiarti juga enggan memberi kepastian saat ditanya kapan semua petunjuk jaksa akan dipenuhi. Namun dia berdalih bahwa berkasnya sangat sulit dipenuhi.

“Ya, tunggu sajalah, wong itu kasus korupsi memang lama kan,” kata AKP Widiarti.

Diketahui, proyek pembangunan gedung dinkes dianggarkan pada 2014 sebesar Rp4,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep. Setahun kemudian atau pada 2015, dilaporkan ke polisi lantaran diduga ada penyelewengan.

Empat tahun kemudian, pada 2019, Polres Sumenep menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni, dari pelaksana proyek berinisial IM dan konsultan pengawas berinisial NM. Setahun berikutnya, pada November 2020, kembali ditetapkan satu orang tersangka. Namun setelah penetapan tersangka, ketiganya tidak langsung ditahan.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.