oleh

Eror 0,3 Persen Data Kemiskinan Dinilai Wajar

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menganggap wajar bila ada ketidaksesuaian data terpada kesejahteraan sosial (DTKS).

Sebagaimana disampaikan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, masih sebatas kewajaran jika data yang tumpang tindih, terjadi dalan masa perbaikan, sehingga menjadi data yang akurat.

“Kemudian kalau ada data 0,2 atau 0,3 persen yangeror, itu menurut saya wajar, wajar dalam konteks perbaikan data beberapa tempat,” ungkapnya, Sabtu (17/5/2020).

Baddrut menilai, semua pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten sudah melakukan usaha yang luar biasa untuk mendorong terciptanya data yang kredibel.Sehingga dalam pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS), sudah dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih data.

“Pemerintah mendorong dengan kerja luar biasa untuk social safety net atau JPS kepada masyarakat cepat nyampek kepada suruh masyarakat, bagaimana caranya masyarakat yang terdampak bisa cepat mendapatkan JPS,”tuturnya.

Dia juga menganalogikan kewajaran dalam DTKS kepada sebuah bangunan.Ketika ada kaca rumah yang pecah, sudah sangat wajar.Dia juga menilai, terkadang seseorang memandang kesalahan kecil menjadi penilaian dari persoalan yang besar, sehingga hasil penilaiannya kadang tidak utuh.

“Sehingga hal itu menimbulkan personaliti yang mudah menyalahakan orang,” ujarnya.

Disampaikannya, JPS di Kabupaaten Pamekasan berasal dari beragam bansos, dengan penerima berkisar 192.000 kepala keluarga (KK). Jumlah itu berasal dari berbagai program bansos, atai mulai yang dari pemerintah pusat hingga daerah.

“Dalam perang melawan Covid-19 ini, menurut saya, yang perlu dilakukan kita semua adalah tidak usah saling menyalahkan deh, kita bersama-sama betul untuk memberikan perlindungan pasti kepada masyarakat,”pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Harun Suyitno menilai bahwa masih ada tumpang tindih data penerima bansos, sehingga perlu perbaikan secara cepat, apalagi sampai muncul 0.3 persen, yang dinilainya kurang wajar.

“Saya berharapa tidak ada kesalahan, walapun ada kesalahan tidak ada titik tolak, terusdiperbaiki terus diupdate sehingga data yang 0,3 persen bisadipertanggungjawabkan,”pungkasnya. (rul/waw)

Komentar

News Feed