oleh

FAM Temukan Kejanggalan Berdirinya PT. GSM, Salah Satu BUMD Sampang

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Sejumlah aktivis Forum Analisa Madura (FAM) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Rabu (24/2/2021). Mereka mempertanyakan legalitas pendirian PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM).

Sebab, pendirian PT. GSM yang merupakan badan hukum yang dilahirkan DPRD dan Pemkab Sampang pada tahun 2008 lalu,dinilai bermasalahdalam proses pendiriannya. Sehingga, adabeberapa anak perusahaan PT. GSM mengalami masalah pada legalitas formalnya.

Sementara pada rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, pemerintah daerah diminta meninjau kembali pendirian PT. GSM. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu poin yang turun ke Sampang,bersamaan dengan turunnya LHP ke dua kabupaten lain di Jawa Timur, yakni Bojonegoro dan Sumenep.

Kedatangan para aktivis FAM ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana dan Ketua Panja LHP BPK, Agus Khusnul Yakin. Termasuk sejumlah wakil rakyat dari Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan. Selain itu, dihadiri perwakilan dari Bagian Perekonomian, Bagian Hukum dan Inspektorat Pemkab Sampang.

Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan yang berlangsung alot. Terutama soal pendirian dan pembentukan PT. GSM. Sebab, FAM menunjukkan adanya kejanggalan dalam dokumen pendirian PT. GSM, sehingga mempengaruhi legalitas perusahaan.

Masalah legalitas perusahaan itu dianggap berdampak pada anak perusahan dibawahnya,seperti PT. Sampang Mandiri Perkasan (PT. SMP), PT. Sampang Mandiri Amanah (PT. SMA) dan PT. Sampang Sarana Shorebase (PT. SSS). Salah satunya, soal penyertaan modal yang dilakukan Pemkab Sampang tahun 2008 yang dinilai bermasalah.

Ketua FAM Sampang, Mahrus mengaku banyak hal yang harus dikaji ulang pada legalitas PT. GSM. Sehingga sempat ada kasus hukum yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

“Saya berharap DPRD bisa mencari tahu soal legalitas PT. GSM. Anggota yang sudah lama pasti paham soal ini,” katanya.

Dikatakan, rekomendasi LHP BPK tahun 2020 itu berkaitan dengan legalitas PT. GSM. Pihaknya khawatir jika pendirian PT. GSM tidak diperbaiki,akan berdampak pada pemangku kebijakan saat ini. Sehingga, diharapkan, pendirian PT. GSM dikaji ulang terlebih dahulu baru produk hukum berikutnya dibuat.

Mahrus mencontohkan, adanya perubahan peraturan daerah (perda) tentang pembentukan dan perubahan saham pada PT. GSM dinilai tidak mengubah pendirian PT. GSM. Sehingga apapun perubahannya, selama status dan legalitas formal pendiriannya tidak diperbaiki, dinilai percuma.

Sementara itu, Ketua Panja LHP BPK DPRD Sampang, Agus Khusnul Yakin mengungkapkan, PT. GSM sudah ada perubahan dengan wajah baru. Itu menyusul adanya aturan baru soal status perusahaan.

Komposisi saham PT. GSM juga berubah seiring diatur oleh perda pada tahun 2019 lalu. Saham satu persen yang sebelumnya dimiliki PKP RI beralih ke PDAM Trunojoyo Sampang. Sementara 99 persen saham masih dimiliki pemkab.

“Dengan adanya perubahan itu maka ada perubahan status dan legalitas. Sebab adanya pembentukan PT. GSM dengan adanya perubahan saham. Maka legalitasnya pun ada perubahan,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana mengatakan, perlu pembahasan lebih panjang soal status pendirian dan pembentukan PT. GSM. Pihaknya mengaku akan melakukan pertemuan lanjutan dan mendatangkan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Kami agendakan ada pertemuan lagi. Soal status pendirian dan pembentukan memang produk DPRD dengan keterlibatan pemerintah,” imbuhnya. (man/waw)

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed