Fasilitator BSPS Kecewa, Operasional Pekerjaannya Disunat Rp10 Juta

Uncategorized37 Dilihat

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Pendamping tenaga fasilitator lapangan (TFL) program Bantuan Simultan Perumahan Swadaya (BSPS) di Bangkalan kecewa. Sebab, bantuan operasional program (BOP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp25 juta melalui aspirasi untuk setiap pendamping itu, malah disunat hingga Rp10 juta.

 

Salah satu pendamping TFL porogram BSPS di Bangkalan yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan wilayah I dan pihak aspirator program BSPS. Sebab, ada pemotongan pada hak yang harus diterima dari pekerjaannya.

 

“Saya selaku pendamping merasa kecewa kepada balai besar maupun pihak aspirator. Karena BOP yang seharusnya utuh diterima pendamping sebesar 25 juta itu dipotong sebesar Rp10 juta,” ungkapnya pada Kabar Madura, Selasa (18/10/2022).

 

Menurutnya, hak BOP yang seharusnya diterima secara utuh, hanya di terima Rp15 juta. Dana itu tidak diterimanya dengan cuma-cuma. Sebab, uang Rp25 juta tersebut dibutuhkan untuk biaya operasional pendamping pelaksana program.

Baca Juga :  Syiarkan Al-Quran untuk Usia Dini, Motivasi Bank BPRS Gelar Musabaqah

 

“Dipotong Rp10 juta, tersisa Rp15 juta. Jadi yang kami terima tidak utuh. Padahal dana BOP itu diberikan kepada pendamping untuk digunakan biaya operasional dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan pendamping selama pelaksanaan proyek tersebut,” ungkap dia.

 

Sementara itu, PPK Sanitasi Pelaksanaan Prasarana Permukiman wilayah I Jatim Fenty Arianti Manik membantah adanya pemotongan tersebut. Sebab, dana itu dicairkan secara transfer.

 

“Ini programnya banyak, lokasinya juga tersebar. BOP yang mana yang dipotong. Kalau dari kami tidak ada pemotongan, langsung transfer ke rekening kelompok masyarakat sesuai dengan jumlah bantuan,” bantahnya.

 

Namun dia juga meminta, jika ada pemotongan, dilaporkan langsung ke kantornya, supaya bisa ditindaklanjuti. Sehingga Fenty enggan menanggapi terlalu jauh. Sebab, masih belum jelas titik dan programnya.

 

“Kalau tidak jelas program dan titik lokasinya, saya juga tidak bisa menanggapi, takutnya bukan wewenang saya,” pungkasnya.

Baca Juga :  P4TM Minta Pemkab Hapus Klausul Pengambilan 1 Kilogram Sampel Tembakau pada Perda 2 Tahun 2022

 

Reporter: Fathurrohman

 

Redktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *