Fatwa MUI dan Kemaslahatan Umat

  • Whatsapp

Oleh: Hanifuddin Musa

Indonesia sedang tidak aman. Coronavirus diseace 2019 (Covid-19) diyakini telah masuk wilayah Indonesia  dengan iklim tropis, yang diyakini sebagai negara aman dari Covid-19. Tetapi faktanya tidak demikian, Covid-19 masih saja masuk wilayah tersebut. Sejak bulan Maret 2019, Presiden Joko Widodo yang mengumumkan bahwa adanya salah satu warga penduduk Indonesia yang terserang wabah virus Corona semakin memperkuat dugaan tersebut. Kegetiran kemudian muncul ketika jumlah penduduk yang positif terjangkit Covid-19 ini semakin meningkat setiap harinya.

Bacaan Lainnya

Awalnya masyarakat mengira jika virus Corona tidak akan bertahan lama di Indonesia. Dugaan semakin kuat setelah pasien Covid-19 yang awalnya diponis positif telah benar-benar menjadi negative setelah rutin menjalani pemeriksaan. Namun, dugaan itu meleset. Korban Covid-19 kian hari kian bertambah. Sehingga, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing—melakukan pembatasan secara mandiri antara satu orang dengan yang lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat lain—sebagai langkah antisipatif agar Covid-19 tidak semakin mewabah.

Fatwa MUI dan Covid-19

Terdapat perbedaan persepesi antara pemahaman masyarakat dalam melihat kebijakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyikapi pandemi virus Corona sehingga perbedaan itu melekat di setiap golongan dan timbullah kubu-kubu yang bisa membuat renggang antar semua kalangan. Kami akan mencoba menarik benang merah yang sedang buming atau sering diperbincangkan adalah tentang pemahaman terkait keputusan MUI yang tidak mewajibkan shalat Jum’at di masjid atau masjid ditutup dikarenakan ada pandemi Covid-19 yang semakin mewabah di Indonesia. Keputusan ini dalam pandangan masyarakat terkesan menduakan kepentingan Tuhan. Karenanya, masyarakat awam di desa khususnya desa Pakamban Daya tetap kokoh pada pendiriannya, bahwa shalat jum’at adalah wajib, karenanya meninggalkannya adalah dosa besar.

Sejak fatwa tersebut dikeluarkan timbul kegaduhan di tengah masyarakat. Sebagian dari mereka ada yang mengira bahwa dengan ditiadakannya shalat jum’at akan mempercepat Kiamat. Mereka meyakini, virus Corona yang—sekalipun—dikenal ganas dan mematikan bukanlah sebuah alasan meliburkan kegiatan shalat jum’at—termasuk dalam hal ini kegiatan berjemaan di masjid—karena hal tersebut termasuk bagian dari syiar agama Islam. Sebagai bagian dari syiar, masyarakat berpandangan, bukan sebuah alasan jika sampai masjid ditutup jika alasannya hanya karena pandemi virus Corona.

Pemahaman keagamaan yang kental demikian menjadi hamabatan yang paling urgen untuk dibahas karena kebiasaan masyarakat yang ‘dikit-dikit dosa’, ‘dikit-dikit keliru’ merupakan pemahaman yang sempit tanpa mempertimbangkan resiko yang lebih besar.

Di dalam fikih dijelaskan, ada beberapa pengecualian diperbolehkannya tidak melaksanakannya shalat—atau berjemaah shalat—jum’at, antara lain sebagai berikut: petama, jumlah jamaah jum’at tidak memenuhi kuota. Minimal jumlah jamaah menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’I harus mencapai sedikitnya adalah 40 laki-laki muslim. Kedua, turun hujan yang sangat deras sehingga tidak bisa ke masjid. Ketiga, becek yang parah. keempat, angin kencang.

Peniadaan shalat Jumat karena virus/penyakit ini boleh dilakukan tetapi tidak berlaku untuk umum, melainkan dikembalikan kepada individu yang daerahnya terjangkit. Para pakar fiqih mengategorikannya dalam uzur syar’I disebabkan adanya wabah Covid-19. Merujuk pada kaidah fikih dar’u al mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al mashalihi, MUI menangguhkan kegiatan peribadatan bukan untuk mengurangi esensi ajaran agama untuk menyembah Tuhan melainkan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar guna untuk melindungi kemaslahatan jiwa umat dari pandemi virus Corona ini.

Social Pisycal Distancing dan Sejarah

Coronavirus Diseace 2019 (Covid-19) pertama kali muncul di Wuhan, China. Ia dikategorikan sebagai penyakit ‘pandemi’ karena telah menyerang hampir seluruh penduduk bumi. Social distancing dirasa rill untuk mencegah Covid-19. Karena itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh penduduknya agar menahan diri diam di rumah untuk sementara waktu. Di Indonesia, Social distancing diganti dengan Social picycal distancing, yaitu melakukan pembatasan jarak sosial bersekala besar. Tujuannya agar daerah yang tak terkendali saja yang sekiranya melakukan isolasi diri, sementara mereka terus menjalankan aktivitasnya seperti biasa bagi mereka yang hidup di daerah yang dipandang aman.

Praktek pembatasan sosial bersekala besar ini ternyata bukan tahun ini saja yang telah dipraktekan, dahulu sudah pernah terjadi pembatasan sosial dalam sejarah umat Islam karena salah satu wabah—walaupun namanya bukan Covid-19—sebagaimana wabah Covid-19 saat ini. Wabah tersebut ciri-cirinya hampir sama dengan Covid-19 yang dalam hitungan jam orang yang terjangkit akan meninggal dunia. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Muhaddisin dalam kitabnya, badzl al-maun fi fadl al-thaun, mengabarkan bahwa pernah terjadi wabah dalam suatu daerah. Pada sekitar bulan Robiul Awal orang-orang berkumpul di mihrab sahabat seraya membaca kitab shahih Bukhari dan Surah Nuh sebanyak 3363x, yang diakhiri dengan doa bersama. Namun yang terjadi, wabah tersebut malah bertambah parah. Selanjutnya, pernah juga terjadi perkumpulan lautan manusia di jalan-jalan seraya menangis, bertawajjuh memohon kepada Allah Swt agar wabah yang ganas saat itu segera diangkat, namun lagi-lagi yang terjadi korban meninggal bertambah banyak. Bahkan di Damaskus saat itu, korban meninggal dalam sehari mencapai kurang lebih 1000 orang.

Apakah kita akan berburuk sangka pada Allah Swt yang maha pengasih itu karena mengira bahwa Dia membiarkan doa-doa mereka saat itu? Jawabanya tentu bukan begitu. Bukan karena doanya tidak dikabulkan. Akan tetapi praktek berkumlnya yang tidak tepat. Anggapan bahwa ‘semua apa kehekdan-Nya’ adalah termasuk pemahaman sempit memahami tauhid. Kita harus terus waspada, karena waspada termasuk bagian dari pendidikan ikhtiar yang diajarkan Islam.

Dalam konteks menyikapi fatwa MUI, kita pasrahkan saja kepada yang lebih berwewenang, karena hal itu termasuk bagian dari ulul amri. Social pisycal distancing adalah dipandang strategis. Untuk urusan ini—termasuk dalam konteks teleransi bolehnya tidak shalat jum’at di masjid dan diganti dengan shalat duhur—, MUI selaku lembaga yang dipandang otoritatif memberikan pandangan keagamaan tidak sembarang mengeluarkan asumsi yang sekiranya dapat merugikan sebagian orang bahkan agama.

Untuk urusan pembatasan sosial bersekala besar ini MUI telah mempertimbangkan secara matang dan berkoordinasi dengan pihak medis serta pemerintah yang dipandang lebih ahli dan pas mencarikan solusi sesuai bidangnya masing-masing. (*)

(* Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tribuana Tunnggadewi, Malang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *