KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Forum Group Discussion (FGD) jilid II, Kamis (7/9/2023). Diskusi itu menyoal nasib Warung Milik Rakyat (Wamira) Mart, yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Sejak diresmikan 2021 hingga sekarang, Wamira Mart dianggap kurang maksimal dalam pengelolaannya.
Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam mengatakan, Wamira Mart merupakan inovasi yang cukup baik dalam memajukan perekonomian penduduk lokal. Namun sayangnya, Anam menilai, Wamira Mart belum dikelola dengan sistem pengelolaan yang baik.
Oleh sebab itu, dalam forum yang berlangsung di ruang Rato Ebhu Mandhapa Agung Ronggosukowati itu menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, di antaranya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker Pamekasan), Komisi II DPRD Pamekasan, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pamekasan. Tujuannya, untuk menghadirkan solusi yang terbaik.
“FGD ini berkaitan dengan momentum berakhirnya masa jabatan Bupati Baddrut Tamam, kira-kira bagaimana nasib Wamira Mart selanjutnya,” jelasnya.
FGD ini, dijelaskan Anam, menghasilkan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu ada koperasi sebagai pengelola Wamira Mart apabila badan usaha milik daerah (BUMD) yang bakal mengelolanya belum terbentuk.
Kedua, pentingnya pemerintah memfasilitasi akses modal pengelola Wamira Mart dengan bunga yang rendah. Menurut alumnus Pascasarjana IAIN Madura itu, hal lain yang bisa ditangkap dari FGD ini ialah akses modal, belum banyak pengelola Wamira Mart yang memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan bantuan modal usaha dengan bunga yang rendah.
Kemudian, yang ketiga, perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk ikut membantu memasarkan produk melalui lembaga pemerintahan. Kalau ada produk lokal, maka gunakanlah produk itu untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari.
Terakhir, pemerintah kabupaten (pemkab) penting membentuk tim ahli yang bertugas melakukan pembinaan berkelanjutan Wamira Mart. Selama ini, kata Anam, Wamira Mart kurang dalam hal pembinaan dan koordinasi berkelanjutan. Konsep besar pentahelix penting mewarnai jalannya Wamira Mart, yaitu konsep multi pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen dalam kemajuan Wamira Mart.
“Tim ahli yang terdiri dari lima unsur ini sudah cukup mewakili. Misalnya dalam hal pelaporan, nanti ada akademisi yang bisa membuat semacam toko warung online; transaksi harian otomatis terlaporkan, tidak perlu diaudit petugas datang tiap hari, tetapi cukup lihat stok barang dengan transaksi yang ada,” papar dosen praktisi di Universitas Madura tersebut..
Sementara itu, Kepala Diskop UKM dan Naker Pamekasan Muttaqin mengatakan, Wamira Mart akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Aneka Usaha Mekkasan Makmur (AUMM). Namun sayangnya, perda terkait PT. AUMM itu masih belum memiliki legalitas formal. Sehingga menyebabkan pengelolaan Wamira Mart kurang maksimal.
Tidak hanya itu, kata Muttaqin, juga dikarenakan kurangnya modal bagi pemilik. Akibatnya, aktivitas jual beli di dalamnya tidak berjalan lancar.
“Di Wamira, 70 persen produk UMKM, sisanya produk pabrikan. Sekarang, perda PT. AUMM masih dalam proses. Sementara soal aset diserahkan dalam bentuk penyertaan modal. Jadi sistem bagi hasil,” paparnya.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
