oleh

FKMS Curigai Ada “Main” di Izin Tambak Hasil Reklamasi

Kabarmadura.id/SUMENEP-Front Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) terkejut saat beraudiensi dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) setelah mendengar pernyataan bahwa tambak udang di Desa Pakandangan mendapatkan izin.

Ketua FKMS Moh. Sutrisno mengatakan, audiensi yang dilakukan dengan lintas OPD itu, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku pemegang otoritas terhadap izin lingkungan, terkesan janggal.

“Saya sangat kecewa dengan forum ini, mereka mau main kucing-kucingan dengan kami, kok bisa tambak udang yang jelas-jelas menyimpang dari aturan diberikan izin. Ketika diminta data-data atau proses perizinannya malah mereka bungkam, tidak bisa mempertanggungjawabkan,” katanya, Senin (29/6/2020).

Dalam pertemuan tersebut juga ada perwakilan dari Satpol PP, Polres, Bapedda, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep.

Masih menurut Sutrisno, di antara tambak yang sudah berdiri sejak tahun 2015 itu, selain melakukan praktik reklamasi pantai, juga memiliki persoalan limbah, karena lokasi pembuangannya hanya satu petak yang diberi tulisan kolam pembuangan limbah.

Hal itu membuatnya ragu dengan sikap pemerintah jika berurusan dengan investor nakal. Akibatnya, nasib masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan Sumenep jadi terlupakan.

“Kalau limbahnya sesuai prosedur, saya minta DLH bersuara di forum ini, tapi mereka tidak bersuara, mereka bungkam, termasuk tim perizinan kok berani mengeluarkan izin, eh malah bungkam juga,” imbuhnya.

Pria yang merupakan aktivis PMII itu juga menyampaikan, tambak di Desa Pakandangan itu hanya persoalan kecil yang diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, karena diperkirakan masih banyak tambak dengan status tidak jelas, bahkan tidak berizin namun tetap beraktivitas normal.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Yayak Nurwahyudi selaku fasilitator FKMS dengan OPD terkait menyampaikan, persoalan tambak di Desa Pakandangan itu, ternyata data yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kendati demikian, semua aktivitas tambak yang tidak berizin tidak bisa langsung ditutup, ada proses jeda yang harus ditempuh, salah satunya adalah pembinaan.

“Itu yang di Pakandangan ternyata bukti laporan yang diajukan dengan kondisi di lapangan tidak sama. Ya sudah lah nanti kami akan mengkaji atau mendiskusikan kembali,” bantahnya.

Berdasarkan pantauan FKMS di lapangan beberapa tambak ilegal yang tetap beraktivitas normal seperti di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Desa Andulang Kecamatan Gapura, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Talango, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Batu Putih dan wilayah lainnya. (ara/waw)

Komentar

News Feed