Fluktuatif, Kasus Perlindungan Anak Perlu Diwaspadai

  • Whatsapp
Grafis kasus kekerasan anak dari tahun ke tahun Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sumenep

Kabarmadura.id/Sumenep-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus lebih optimal dalam menekan kasus kekerasan pada anak. Sebab, selama ini angka kasus kekerasan pada anak setiap tahunnya fluktuatif. Bahkan, di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. (selengkapnya lihat grafik)

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Sumenep Sri Endah Purnamawati mengutarakan, Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak saat ini masih belum maksimal. Sebab, angka kasus kekerasan pada anak masih fluktuatif. Meski demikian, dirinya terus berupaya untuk menekan angka kasus kekerasan pada anak yang terjadi di wilayahnya.

“Kasus pada anak, dari tahun ke tahun fluktuatif, artinya naik turun-naik turun,” katanya, Rabu (16/10)

Dia menjelaskan, kasus yang dimaksud adalah penelantaran, KDRT, pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, kasus perkelahian, kasus pencurian, narkoba, pemerkosaan, perampasan, miras, bawa lari anak, perebutan hak asuh dan kasus-kasus lainnya.

Dirinya mengatakan, dari semua kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2016, didominasi oleh kasus penelantaran, sebanyak 19 kasus. Tahun 2017 juga penelantaran pada anak sebanyak 11 kasus. Kemudian di tahun 2018 paling banyak kasus pencabulan sebanyak 10 kasus.

“Hak hak anak saat ini belum sepenuhnya terpenuhi,” tuturnya.

Dijelaskan olehnya, untuk meningkatkan perlindungan anak di Sumenep, dirinya mengaku tengah giat mengadakan kegiatan pola asuh anak kepada orang tua dengan tim penggerak PKK.

Pihaknya menjelaskan, ada lima klaster untuk memenuhi hak anak. Di antaranya, pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan budaya, dan perlindungan khusus.

“Kami berharap masyarakat terus berhati-hati dan waspada pada kasus yang tidak diinginkan itu,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, penanganan hak-hak anak wajib terpenuhi. Hal itu untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan tanggunggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun orangtua, terlebih anak atau pelajar yang separuh hidupnya berada di sekolah.

“Tanggung jawab anak adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Dijelaskan, jika nantinya ada masalah atau kasus pada anak. Maka selayaknya, kasus yang ditangani seharusnya diselesaikan dalam mediasi. Jika tidak tuntas pada tahap mediasi, pemerintah atau dinas terkait bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan hingga kasusnya selesai.

“Semoga perlindungan anak tetap terjaga, tanpa menimbulkan kasus-kasus baru,” pungkasnya. (imd/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *