Fokus Pengeboran Air Bersih di Wilayah Kekeringan

  • Whatsapp
Bambang Irianto, Kepala DPRKP dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. (KM/FATHOR RAHMAN)

Kabarmadura.id Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP dan Cipta Karya) Sumenep, sangat memprioritaskan wilayah terdampak kekeringan untuk program pengeboran air bersih.

Sebab, masyarakat yang berada di wilayah kekeringan, menurut Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto, lebih membutuhkan air bersih.

“Tentunya, daerah yang kekeringan itulah yang kami prioritaskan dalam program pengeboran air bersih itu,” jelasnya kepada Kabar Madura, Senin (8/10).

Tahun ini, terdapat beberapa program pengeboran air bersih. Mulai dari anggaran yang bersumber dari APBD Sumenep murni, hingga yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBD Sumenep tahun 2018.

“Untuk yang bersumber dari DAK, ada sembilan paket dan satu penunjukan. Jadi jumlahnya jumlahnya 10, dan ada di 10 lokasi. Kemudian, yang bersumber dari APBD Sumenep ada tujuh lokasi,” terangnya.

Total keseluruhan terdapat 17 program pengeboran air bersih, baik dari DAK maupun yang diprogramkan dari APBD Sumenep tahun 2018.

Bambang merinci, program pengeboran air bersih yang bersumber dari DAK, anggarannya mencapai Rp4 miliar lebih, dibagi 10 lokasi rawan kekeringan. Kemudian, anggaran dari APBD Sumenep program pengeboran air bersih mencapai Rp1 miliar lebih.

Ditegaskan mantan kepala Disparbudpora itu, mayoritas titik lokasi pengeboran air bersih tersebut adalah di rawan kekeringan. Sebab pihaknya memang memprioritaskan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat yang dilanda kekeringan.

“Setiap pengeboran air bersih syarat utamanya adalah ada potensi air. Kalau tidak ada potensi airnya, tidak mungkin kami beri anggaran untuk pengeboran itu. Paling tidak, target kadar sumber air yang dibor itu, yakni dua liter per detiknya,” terangnya.

DPRKP dan Cipta Karya Sumenep, setiap tahun sudah mensuveri berdasarkan proposal yang masuk. Oleh karenanya, program pengeboran air bersih tersebut, ditegaskan Bambang, tersebar di semua wilayah yang mengalami kekeringan.

“Namun, karena keterbatasan anggaran, makanya harus bertahap. Tapi yang kami prioritaskan wilayah kekeringan serta tetap berdasarkan kondisi potensi sumber air. Jadi, sebelum menganggarkan di satu lokasi, sudah ada survei sebelumnya,” bebernya.

Di samping itu, tambah Bambang, pihaknya juga menjalankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Tahun ini, terdapat 10 desa yang mendapatkan program tersebut.

“Dari Pamsimas ini, dampaknya sangat luar biasa kepada masyarakat. Itu dananya bersumber dari pemerintah pusat. Program itu merupakan dana sharing antara desa dan pusat. Jadi desa juga menyiapkan dana juga, sistemnya pendampingan, langsung dikelola oleh masyarakat. Kami yang menjambatani Pamsimas itu antara pemerintah pusat dan desa,” paparnya. (ong/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar