KABARMADURA.ID | SAMPANG –Kritikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kian santer dari berbagai kalangan masyarakat, utamanya terkait kebijakan strategis pengambilan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021-2022 melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan beban bunga yang cukup tinggi.
Salah satu kritikan disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa). Pasalnya, pinjaman untuk membangun jalan lingkar selatan (JLS) dinilai lebih banyak mudaratnya daripada manfaat yang didapatkan. Apalagi, Pemkab harus menanggung bunga mencapai Rp10 miliar setiap tahunnya dari pinjaman dana PEN tersebut.
Sementara keberadaan JLS yang dibangun dari hutang itu dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap roda perekonomian masyarakat maupun penambahan pendapatan terhadap daerah yang dikenal dengan slogan kota Bahari itu.
Pengurus Formasa Divisi Advokasi Moh. Sofyan mengatakan, pihaknya memberikan kritik bukan atas dasar kebencian terhadap pemerintah, tetapi karena peduli untuk rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang.
Menurutnya, kendati Pemkab Sampang berhasil meraih berbagai penghargaan, namun masih banyak juga pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, utamanya soal kebijakan pinjaman yang lebih cenderung banyak mudaratnya.
Salah satu buktinya, tahun ini, APBD Sampang mengalami defisit hingga Rp38 miliar yang diduga kuat akibat hutang. Selain itu, pemkab wajib membayar bunga dan pokok pinjaman itu sekitar Rp60 lebih per tahun hingga tahun 2026 mendatang.
“Kami menilai, pinjaman ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaat yang diterima. Semisal nanggung bunga Rp10 miliar per tahun,” katanya kepada Kabar Madura, Minggu (28/5/2023).
Semestinya, kata Sofyan, anggaran untuk menanggung bunga Rp10 miliar per tahun itu dapat dipergunakan untuk program beasiswa pendidikan, sehingga akan ada ribuan pelajar dan mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya tanpa cemas. Terlebih IPM Sampang terendah se Jawa Timur.
Selain itu, lanjut Sofyan, anggaran itu juga dapat diperuntukkan untuk bantuan modal UMKM, setidaknya akan mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Sampang. Kemudian, juga dapat dialokasikan untuk realisasi RTLH. Dengan demikian, manfaat program itu lebih jelas dan dirasakan langsung oleh masyarakat Sampang.
“Keberadaan JLS ini seyogyanya tidak begitu dibutuhkan, mengingat jalan poros kabupaten masih banyak yang rusak dan terbengkalai karena tidak terurus. Mirisnya, masyarakat di berbagai daerah rela patungan untuk sekedar memperbaiki jalan poros kabupaten ini,” ungkapnya.
Dia pun mengaku, sudah sering mengirimkan surat untuk melakukan diskusi dengan Pemkab Sampang, khususnya kepada Bupati Sampang, terkait bagaimana Sampang ke depan yang lebih baik dari berbagai sektor. Ajakan diskusi itu, sebagai bentuk kepedulian dirinya untuk kota kelahirannya. Namun dari beberapa surat yang dia kirim, belum sekali pun ditanggapi oleh bupati Sampang.
“Kami sangat berharap kepada bupati Sampang untuk bisa diskusi publik dan membuka data-data yang sebenarnya, agar kita dapat membandingkan data tersebut dengan fakta di lapangan. Ini semua untuk Kabupaten Sampang agar lebih baik kedepannya. Kami siap kapan pun dan dimana pun, tinggal kami tunggu surat resmi dari Pemkab Sampang,” ujarnya.
Menyikapi kritikan tersebut, Bupati Sampang H Slamet Junaidi menegaskan, pihaknya berupaya maksimal dalam membangun Kabupaten Sampang di tengah anggaran yang terbatas. Menurutnya, pinjaman yang diajukan kepada pemerintah pusat itu tanpa menjaminkan aset milik daerah dalam bentuk apapun.
“Hutang ke PT. SMI ini bukan karena menggadaikan atau menjaminkan suatu sertifikat,” ucapnya pria yang akrab disapa Aba Idi itu kepada awak media di Pendopo Trunojoyo, Selasa (23/5/2023) lalu.
Mantan Anggota DPR RI itu membeberkan, pembiayaan utang daerah bukan hanya dilakukan oleh Pemkab Sampang, melainkan daerah lain di Jatim. Menurutnya, APBD Sampang hanya mengandalkan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat. Maka, seluruh pinjaman tersebut demi kemajuan dan kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kami bukan sosok pemimpin yang anti terhadap kritikan dari pihak mana pun. Silahkan datang ke Pendopo untuk bicara dan diskusi bersama, kita terbuka kalau perlu live streaming gak masalah. Jangan hanya menghembuskan isu-isu di luar, seperti burung berkicau,” Tegas Aba Idi.
Untuk Diketahui, pada tahun 2021-2022 Pemkab Sampang tercatat memiliki utang ke PT. SMI sebesar Rp204,5 miliar untuk pembangunan proyek infrastruktur JLS sepanjang 7 kilometer guna mempercepat akses transportasi. Dana Pinjaman tersebut untuk percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Pewarta: Subhan
Redaktur: Moh. Hasanuddin
