KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Sejumlah honorer kategori 2 (K2) tenaga teknis mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk hadir memperjuangkan kesejahteraannya. Sebab, selama ini kesejahteraan honorer K2 tenaga teknis dinilai tidak sesuai dengan pengabdian yang telah dilakukan, mulai dari pangkat hingga honor yang didapatkan.
Hal itu disampaikan Ketua Forum K2 Teknis Pamekasan Mahfud saat melakukan audiensi ke DPRD Pamekasan, Senin (4/8/2023).
Menurut Mahfud, pihaknya berharap honorer K2 tenaga teknis bisa segera diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, pemerintah tidak lagi melakukan perekrutan honorer baru. Jika itu masih tetap dilakukan, maka nasib honorer K2 tenaga teknis tidak akan mendapatkan penyelesaian.
“Tenaga teknis ini melibatkan penjaga sekolah, operator, dan beberapa pegawai di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), tapi yang direkrut (diangkat) dari pusat hanya guru dan nakes. Itupun masih ada sisanya,” jelasnya kepada Kabar Madura.
Mahfud menambahkan, yang perlu diperhatikan bukan hanya soal pengangkatan pangkat, akan tetapi juga terkait honor yang diterima oleh honorer K2 tenaga teknis. Dia berharap, pemkab bisa menganggarkan tambahan gaji atau honor yang sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).
Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Mahfud berkomitmen tetap akan berjuang dan meminta dukungan pengawalan kepada pemerintah setempat. Sebab, pemenuhan kesejahteraan bagi honorer K2 tenaga teknis benar-benar dibutuhkan.
Sekadar diketahui, terdapat 426 honorer K2 tenaga teknis yang ada di Pamekasan dengan honor Rp1 juta per bulan.
“Di tahun 2024 ini kami berharap dianggarkan terkait tambahan gaji atau honor yang sesuai dengan UMK Pamekasan,” desak Mahfud.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Hosairi menyampaikan, pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah honorer K2 tenaga teknis tersebut. Menurutnya, hasil tuntutan akan disampaikan ke pusat dan akan dilakukan pengawalan lebih lanjut.
“Hasil koordinasi akan kami bawa ke kementerian, termasuk ke DPR RI. Kenaikan honor tersebut harus disesuaikan dengan postur anggaran, tapi kami tetap akan mengusahakan agar bisa terpenuhi,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
