FPGM Kabupaten Sampang Desak Pembentukan Perda tentang Perlindungan Bagi Petambak Garam

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ist) MENUNGGU: Forum Petani Garam Madura (FPGM) Kabupaten Sampang, menunggu kepastian rencana penyusunan peraturan daerah (perda) perlindungan bagi petambak garam.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Hingga saat ini, peraturan daerah (perda) tentang perlindungan bagi petambak garam belum jelas. Atas dasar itulah, petambak yang tergabung dalam Forum Petani Garam Madura (FPGM) asal Kabupaten Sampang, akan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim).

Mereka akan menagih janji wakil rakyat tentang perda perlindungan terhadap petambak garam. Sebab, aturan tersebut sangat penting untuk melindungi nasib petambak. Hal ini diungkapkan, Ketua FPGM, Kabupaten Sampang, Moh. Yanto, Minggu (10/01/2021).

Bacaan Lainnya

Pihaknya mendesak, agar para wakil rakyat segera memulai pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut.  Baik itu, jadi raperda inisiatif DPRD Jatim, atau disampaikan ke eksekutif untuk segera direncanakan pembentukannya.

“Kami segera datangi kembali ke Kantor DPRD. Tahun ini, kami berharap aturan itu mulai dibahas, bahkan kalau bisa disahkan,” katanya.

Menurutnya, adanya perda perlindungan terhadap petambak dipastikan akan menyelamatkan nasib petambak.  Dengan aturan itu, penyebaran garam impor dibatasi. Sehingga, ditargetkan tidak mengganggu kebutuhan garam konsumsi.

Sebab, selama ini garam impor cukup meresahkan petambak. Akibatnya, banyak garam rakyat tidak terserap. Bahkan, jika ada penyerapan harga sangat rendah. Sehingga pihaknya berharap, DPRD Jatim segera membahas rencana pembentukan perda khusus petambak garam.

“Hanya wakil rakyat yang bisa menyelamatkan petambak garam. Dengan adanya perda ini, maka permainan garam akan diminimalisir. Petambak garam akan terlindungi dari regulasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi saat dikonfirmasi berjanji, akan segera melakukan persiapan pembuatan perda perlindungan petani. Pihaknya akan membahas bersama badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) Jatim.

“Payung hukum terhadap petani garam memang perlu. Sehingga, ada perlindungan hukum yang jelas,” responnya. (man/ito)

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *