oleh

FPKS DPRD Pamekasan Tegas Tolak UU Cipta Kerja

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, secara tegas menolak penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Ketua FPKS DPRD Pamekasan Suryono menjelaskasn UU Cipta Kerja harus dilakukan secara mendalam lagi. Perlu ada pertimbangan apakah aspek formil dan materiil dari RUU Cipta Kerja sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama.

Selain itu, pihaknya menlai pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah wabah Covid-19 menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat. Khususnya dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan.

Selain itu, PKS merasa RUU Cipta Kerja tidak tepat dalam membaca situasi, mendiagnosis, dan menyusun resep permasalahan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, yang diatur dalam UU tersebut bukan masalah utama penghambat investasi. Sementara, topik itu selalu dikaitkan dengan RUU Cipta Kerja.

Selain itu, dia mengungkapkan, formulasi pemberian pesangon tidak didasari atas analisa yang komprehensif. Bahkan di dalamnya memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap tenaga kerja melalui perubahan beberapa aturan yang menguntungkan pengusaha.

“Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah, dan pesangon,” tegasnya.

Pihaknya tegas mendukung langkah yang diambil oleh DPP PKS, bahkan jika diminta untuk melayangkan rekomendasi penolakan dari semua DPC dan fraksi DPRD, pihaknya siap merekomendasikannya.

“Kami menolak pengesahan UU Cipta Kerja,” pungkasnya. (ali/pin/*)

Komentar

News Feed