Fraksi Demokrat Minta Pemkab Pamekasan Terapkan PSBB

  • Whatsapp
(KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) MINTA PSBB: Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail saat melakukan interupsi di sidang paripurna DPRD Pamekasan, Senin (13/4/2020)

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Pamekasan (DPRD) Pamekasan pada Senin, (13/4/2020) berlangsung agak tegang, utamanya setelah  Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Ismail melakukan interupsi yang meminta Pemkab Pamekasan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pamekasan.

Permintaan tersebut, ucap Ismail, karena kondisi di Pamekasan saat ini ditetapkan berstatus zona merah dalam penyebaran wabah Covid-19. Terlebih setelah terdapat 3 orang yang dinyatakan terinfeksi Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Kami ingin mengusulkan kepada pemerintah kabupaten sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Pamekasan bisa diberlakukan,” papar Ismail.

Interupsi itu disampaikan Ismail usai bupati Pamekasan menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban APBD 2019, Senin (13/4/2020) di gedung DPRD Pamekasan.

Terhadap usulan Fraksi Demokrat tersebut, baik Bupati Pamekasan Baddrut Tamam maupun Wakil Bupati Pamekasan Rajae tidak langsung menanggapi dalam forum sidang.

Namun seusai sidang, Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e menyampaikan bahwa pihaknya menerima usulan dari mitra kerjanya itu. Namun, usulan tersebut, diakui Raja’e perlu dilakukan kajian secara utuh sebelum menerbitkan kebijakan pengajuan PSBB.

“Nanti kami akan pertimbangkan dan akan dimusyawarahkan juga. Langkah-langkah ini (mengajukan PSBB) penting juga, sebab sudah ada 3 orang yang positif. Tentunya kami akan kaji bersama-sama, tidak semerta-merta melakukan PSBB,” ungkap mantan kepala Desa Bujur Barat itu.

Proses untuk  membelakukan PSBB di Pamekasan, ulas Rajae, harus melibatkan banyak pihak, termasuk Satgas Wabah Covid-19 Pamekasan.

Sementara Ketua Satgas Wabah Covid-19 Pamekasan, Totok Hartono menjelaskan, tahapan teknis dalam pemberlakuan PSBB, harus berkaitan dengan faktor sosiologis, karena ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis personal, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemudian, pengusulannya ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia akan didasari dengan data.

“Satu contohnya ketahanan pangan, karena PSBB ini meliputi provinsi, kabupaten/kota, kami memikirkan bagaimana teknis suplai bahan pangan dan semacamnya, ini perlu kajian, tapi usulan itu nanti kami kaji, karena usulanya kepada menteri kesehatan,” pungkasnya. (rul/bri/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *