Fraksi-Fraksi Tekankan Efisiensi APBD Sampang 2020

  • Whatsapp
SAKRAL: Rapar paripurna DPRD Sampang tentang PU fraksi terhadap Raperda APBD 2020 dan jawaban bupati Sampang berlangsung sukses, Senin (14/10/2019).

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menggelar rapar raipurna penyampaian pemandangan umum (PU) dari fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dan jawaban bupati Sampang terhadap PU fraksi di aula graha utama DPRD Sampang, Senin (14/10/2019).

Dalam pelaksanaannya, rapat paripurna itu  dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sampang Fadol dan didamping para wakil pimpinan. Turut hadir Bupati Sampang H Slamet Junaidi, jajaran forkompinda, kepala OPD, camat dan para anggota wakil rakyat serta para tamu undangan lainnya. Sejumlah fraksi di DPRD secara bergantian menyampaikan pandangannya.

Juru bicara Fraksi PKB Ach. Hariyanto menyampaikan, APBD memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pembelanjaan, meningkatakan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.

APBD juga merupakan idealisme pembangunan yang muaranya adalah meningkat kesejahteraan masyarakat Kota Bahari.

Adanya penyusunan APBD itu, pada dasarnya untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini di tengah masyarakat, baik secara makro maupun mikro. Sehingga APBD dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sampang.

“Dalam APBD ini, bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru secara luas dan dapat membelanjankan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dan dampaknya harus dapat dirasakan betul oleh masyarakat,” katanya.

Sementara juru bicara Fraksi PPP Mohammad Faruk mengatakan, peyusunan APBD 2020 diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparansi dan betul-betul memihak kepada kepentingan masyarakat dan berlandaskan kepada program-program prioritas. Dengan begitu, anggaran dapat terbelanjakan secara maksimal.

“APBD ini harus memihak kepada masyarakat, meningkat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, mendorong peningkatan wisata, agropolitan, mendorong peningkatan iklim investasi yang sehat dan peningkatan infrasuktur serta pelayanan kepada publik,”ungkapnya,

Di tempat yang sama, juru bicara Fraksi Nasdem Imam Hanafi menyampaikan, dalam penyusunan dan pengunaan anggaran, pemrirntah daerah harus dapat meminimalisir dan menghindari kesalahan, pemborosan dan penyelewengan  yang dapat merugikan keuangan daerah. Untuk itu APBD 2020 itu harus mampu menjadikan Sampang hebat bermartabat.

“Dalam realisasi penggunaan APBD ini harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, yang mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan,”ucapnya.

Juru bicara Fraksi Gerindra Alan Kaisan mengatakan, di dalam rencana pembangunan tahun 2020, pemerintah daerah memiliki niat baik untuk memajukan Sampang, salah satu indikatornya adalah belanja perjalanan dinas dan makan minum dipangkas hingga 20 persen, dan melakukan penghematan anggaran di sejumlah OPD yang kurang produktik dan mengurangi angka belanja hibah dan sosial menjadi belanja yang lebih produktif.

“Kami mendukung dan merekomendasikan rencana kegiatan tahun anggaran 2020 perlu dievaluasi terkait penggunaan anggaran yang kurang produktif dan tidak memihak kepada masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar Ubaidillah menuturkan, idelisme dalam penyusuanan RAPBD itu hendaknya menjungjung efesiensi, efektif, ekonomis dan tepat sasaran. Hal itu dapat dilakukan jika reformasi birokrasi berjalan dengan baik, dan dapat merekontrusi watak para pejabat birokrasi yang sering terjebak dengan kegiatan-kegiatan rutinitas dan formalistik untuk sekedar kewajiban menyerap anggaran.

“Harus berubah, dapat menjadikan anggaran sebagai instrument program-program trobosan pembanguan yang efensial, partisipatif, berkualitas dan berkelanjutan, maka struktur APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,”jelasnya.

Juru bicara Fraksi Perjuangan Rakyat Iwan Efendi memberikan masukan dan catatan kepada bupati, pertama ,mendorong agar pemerintah lebih berani menggerakkan sektor wisata dengan memberdayakan peran aktif masyarakat, kelompok sadar wisata dalam mengelola potensi-potensi lokal, dan lebih berani mengambil terobosan mensinergikan dengan desa-desa.

“Selama ini, kami melihat partisipasi aktif dari masyarakat belum sepenuhnya terwujud, maka kami mendorong kepada pemerintah melakukan supervisi terhadap pemerintah mulai tingkat desa,”jelasnya.

Sementara itu, PU dari Fraksi Demokrat dan PAN kurang lebih sama dengan pandangan fraksi-fraksi yang lain di DPRD Sampang, yakni menekankan terhadap efisiensi dan asas manfaat dalam penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menegaskan, sudah melakukan beberapa upaya dalam meningkat PAD, antara lain, melakukan pengumpulan potensi yang dapat menjadi sumber-sumber pendapatan baru, melakukan evaluasi secara berkala atas pencapaian dan penanganan permasalahan yang menjadi hambatan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengupayakan optimalisasi dan pemberdayaan badan usaha milik daerah.

“Kami (pemerintah red) mulai tahun 2019 telah proaktif mensosialisasikan program-program kerja OPD kepada seluruh elemin, dan melakukan evaluasi secara rutin terhadap pengunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien dan sangat bermanfaat kepada masyarakat,” tukasnya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *