Fraksi Gerindra Tuntut Perubahan Tatib

  • Whatsapp
ALAN KAISAN: Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, menuding ada ketimpangan jumlah anggota dalam penyusunan atau pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pihaknya mensinyalir penyusunan AKD tidak sesuai dengan target kinerja, sehingga perlu ada perubahan draf usulan revisi tentang tata tertibnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang Alan Kaisan berujar, proses pengisian anggota di sejumlah AKD tidak sesuai dengan target kinerja yang diperuntukan. Semisal Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang diambil dari jumlah komisi terbanyak atau disesuaikan.

Hal itu berbanding terbalik dengan Badan Anggaran (Banggar) yang diambil dari separuh anggota DPRD Kabupaten Sampang. Dalam klausul pertama, untuk Bepemperda anggotanya hanya sekitar 11 anggota, sedangkan untuk penganggaran dalam klausul kedua sekitar 22 orang anggota.

“Jumlah anggota antara Bapemperda dengan Banggar terbalik, karena dilihat dari indikator kinerja, pembentukan peraturan daerah harusnya lebih diutamakan, sehingga tunggakan pembentukan peraturan daerah tidak menjadi persoalan klasik yang kerap terjadi setiap tahunnya,” ucap Alan Kaisan kepada Kabar Madura, Senin (23/9).

Alan (sapaan akrabnya) membeberkan, jika dilihat dari latar belakang anggota dewan itu, tentunya mempunyai keinginan yang berbeda dari setiap aspirasi yang diembannya. Untuk itu, pihaknya berinisiatif mengajukan surat pengajuan untuk merevisi aturan yang ada, karena sebelumnya pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, dianggap ada kekurangan dalam postur anggota badan kelengkapan sesuai kebutuhan dan target kinerja kedepannya.

Alan menduga, pemerintah pusat melalui kementerian terkait ada kesalahan penafsiran. Maka dalam waktu dekat, pihaknya berjanji akan berkirim surat sebagai bentuk tindaklanjut terkait kondisi yang ada di tubuh DPRD Sampang saat ini.

“Kemungkinan dalam waktu dekat, kami (Fraksi Gerindra, red) akan menyurati pusat sehingga kondisi di DPRD Sampang ada perbaikan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD Sampang Agus Husnul Yakin menegaskan, cakupan kerja Bapemperda sangat luas dibandingkan dengan Banggar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jumlah anggota yang ada.

Sejatinya, kondisi tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa timur Biro Otonomi Daerah (Otoda). Salah satu poin utamanya yakni jumlah anggota yang ada pada Bapemperda dan Banggar. Karena filosofi tugas kedewanan itu, pertama soal pembentukan Perda, maka pihaknya berharap ada penyesuaian jumlah anggota dan beban kerjanya.

“Kami sudah menyampaikan semua usulan secara tertulis, kami harap hasil pembahasan yang kami lakukan ini dapat ditelaah dan dilakukan revisi,” tegasnya, (sub/pin).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *