Fungsi Pengawasan DPRS RSUD Syamrabu Diragukan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) DISKUSI: Ketua Komisi D Nur Hasan saat dimintai keterangan soal kelanjutan kasus RSUD Syamrabu

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Kasus dugaan malpraktik dan penarikan biaya ambulan di luar regulasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) terus menuai sorotan. Bahkan kalangan legislatif mulai mempertanyakan kapasitas dan perang dewan pengawas rumah sakit (DPRS).

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan mengatakan, pihaknya akan memanggil DPRS. Pemanggilan itu sebagai upaya untuk mempertanyakan fungsi pengawasan terhadap RSUD.

Bacaan Lainnya

Dia juga akan mempertanyakan, Sebab, pihaknya ingin menanyakan hasil pengawasannya selama ini terhadap rumah sakit.

“Pembentukan DPRS ini secara jelas dari siapa. Besok akan dipaparkan tugas dan fungsinya, bagaimana pengawasan DPRS selama ini kok semakin tensi protes dan keluhan masyarakat tinggi,” jelasnya.

Dia menduga, kinerja DPRS selama in hanya formalitas,  bahkan bekerja tapi tidak sesuai dengan marwahnya sebagai pengawas dan penyampai atas keluhan masyarakat.

“Jangan-jangan DPRS ini malah tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujarnya.

Terpisah, Anggota DPRS Bangkalan KH Makki Nasir menuturkan, jika pihaknya telah melakukan rapat dan berkoordinasi dengan Bupati Bangkalan. Peran DPRS sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak manajemen rumah sakit atas keluhan masyarakat atas pelayanannya yang dinilai kurang baik.

“Saya mewakili dari unsur tokoh masyarakat sudah saya sampaikan ke rumah sakit atas pelayananya,” terangnya.

Sebelum kejadian ini, dia mengungkapkan, melakukan kegiatan rutin evaluasi terhadap kinerja rumah sakit. Karena wabah Covid-19, dia beralasan, untuk melakukan pemantauan sementara melalui sosial media whatsapp.

“Kami selalu memberikan masukan terhadap rumah sakit dan sudah intens,” tuturnya.

Menanggapi kasus RSUD Syamrabu yang ramai dibahas belakangan ini, KH Makki mengaku, apapun itu pasti ada rintangan dan ini harus ada diselesaikan bersama. Bahkan dia mengungkapkan, permasalahan itu kompleks. Terkait ada hal-hal yang tidak benar agar diselesaikan secara prosedural.

“Kami akan tetap melakukan pemantauan dan masukan, kami akan mencari data dan jika tidak sesuai, proses secara prosedural,” tandasnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *