Fungsi Pengawasan Lemah, DKR Aksi Bisu

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) AKSI BISU: Pertanyakan perjuangan DPRD, DKR lakukan aksi bisu tengah malam.

KABARMADURA.ID, Sampang –Kasus penolakan pasien bersalin di Rumah Sakit (RS) Nindhita kembali menjadi sorotan Dewan Kesehatan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Lemahnya pengawasan terhadapan keberadaan rumah sakit membuat aktivis kesehatan melakukan aksi bisu di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang,  Selasa malam(10/11/2020).

Korlap Aksi Ilzamudin menuturkan, aksi tersebut karena dari rentetan aksi yang sudah dilakukan sebelumnya sampai mediasi yang difasilitasi oleh Dinkes Sampang belum menemukan tindakan apapun dari pemerintah, terkait adanya dugaan penolakan pasien bersalin di RS. Nindhita.

Bacaan Lainnya

Sehingga untuk menemukan solusi yang rasional dan ketegasan pemerintah dirinya mengirim surat kepada DPRD Sampang untuk melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait, tetapi hingga saat ini belum ada respon apapun surat yang dikirim tersebut..

“Terkait penolakan pasien di RS Nindhita sampai saat ini belum menemukan solusi yang rasional, dan untuk membahas secara bersama kami mengirim surat ke DPRD Sampang untuk pemanggilan pihak-pihak terkait agar bisa dibahas secara bersama. Namun, hingga dua kali pengiriman surat belum ada tanggapan, sehingga teman-teman DKR dan pada saat ini bersama GMNI melakukan aksi bisu, dan ini juga sebagai respon kami kepada perwakilan rakyat itu,” ungkapnya, Rabu, (11/11/2020).

Padahal, lanjut Ilzam, persoalan kesehatan tersebut bukan kasus kecil, karena ini menyangkut nyawa. Sehingga perlu kiranya ketegasan dari DPRD untuk menyikapi kasus yang sudah terjadi, dan hingga saat ini kasus tersebut belum terselesaikan. Dan pengawalan terus akan dilakukan.

Sehingga dirinya akan melakukan aksi besar-besaran dan melibatkan masyarakat yang sudah dirugikan oleh rumah sakit, untuk meminta DPRD atau pemerintah memberikan kebijakan dan tindakan, dan ini akan dikawal sampai tuntas.

“Kami mengingatkan bahwa pada 10 November ini apa yang akan diperjuangkan oleh DPRD Sampang, karena kasus rumah sakit sendiri belum terselesaikan,” imbuhnya.

Menanggapi adanya aksi tersebut, Ketua DPRD Sampang Fadol menuturkan, bahwa dirinya bersedia untuk memfasilitasi terkait keinginan anggota DKR. Soal pengiriman surat dua kali itu diakuinya jika tidak ada, sehingga ia menyarankan untuk kirim surat kembali secara langsung ke ketua DPRD Sampang, atau ajudan yang ada di kantornya.

“Selama ini anggota DKR itu tidak pernah kesini, dan kemarin itu anggota DPRD memang sibuk, jadi kirim surat lagi,” singkatnya. (mal/mam)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *