KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Perubahan anggaran untuk Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan sudah selesai ditentukan. Dari perubahan anggaran tersebut, tidak ada anggaran untuk tambahan wisata, baik yang baru maupun wisata yang sudah ada.
Selain itu, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan sejumlah tempat yang pengelolaannya ditangani Disbudpar. Kepastian tersebut diketahui setelah disahkannya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Bangkalan tahun 2022.
Kepala Disbudpar Bangkalan Moh. Hasan Faisol menyampaikan, terakhir kali mendapatkan anggaran pemeliharaan wisata yang dikelola adalah pada tahun 2020. Sehingga, selama dua tahun berjalan ini, sektor pariwisata tidak bisa berbuat banyak.
“Sejak adanya pandemi, anggaran kami terus dipangkas untuk kebutuhan penanganan kesehatan ini,” katanya.
Kemudian pada tahun 2021, hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bangkalan menyatakan harus fokus untuk peningakatan di sektor wisata. Saat itu dirasa tepat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dan juga meingkatkan pendapatan asli darrag (PAD).
“Saat itu yang jadi acuan adalah Banyuwangi, yang mampu mengembangkan semua sektor karena pengelolaan wisatanya berhasi,” ulas dia.
Sedangkan pada proses perubahan anggaran yang sudah disampaikan bersama dengan Komisi D DPRD Bagkalan, anggaran untuk pengembangan wisata belum dapat bagian. Disbudpar hanya mendapatkan anggaran untuk menggelar festival Kacong Jebbink, juga kirap budaya untuk memperingati Hari Jadi Kota Bangkalan.
“Kami hanya dapat anggaran untuk mengadakan Kajeb, sisanya untuk kirab budaya, juga perbaikan makam, kalau untuk wisata baru, belum ada, pemeliharaannya saja kami tidak dapat,” ulasnya.
Faisol mengaku tidak bisa berbuat banyak soal tidak adanya anggaran untuk pengembangan wisata. Sementara menurutnya, upaya untuk peningkatan sarana prasarana di lokasi wisata penting. Sebab, dapat menentukan banyak atau tidaknya pengunjung yang datang.
“Kami sudah siapkan wisata yang akan dikembangkan, tetapi karena dananya belum ada, jadi sulit,” jelas dia.
Sedangkan menurut Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan, anggaran untuk pemeliharaan wisata memang belum ada. Penyebabnya karena adanya banyak kebutuhan pendanaan yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.
“Kami harus memperhitungkan prioritas yang wajib dulu, seperti untuk bantuan dampak inflasi dan juga simpanan dana untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024,” katanya.
Namun Nur Hasan memastikan, pihaknya tidak melupakan hasil RPJMD untuk tahun 2022 lalu. Tetapi karena pada perjalanannya anggaran masih belum siap, sehingga pengembangan wisata belum bisa dialokasikan.
“Saya ingat rencana itu, tapi mau tidak mau harus kita tunda, karena ada prioritas lain,” ulasnya.
Reporter: Helmi Yahya
Redaktur: Wawan A. Husna
