Gagal Realisasikan DD Tepat Waktu, Dua Desa di Sampang Tidak Disanksi

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) SUHANTO: Kabid Bina Pemerintahan desa DPMD Sampang.

Kabarmadura.id/Sampang-Sedikitnya ada dua desa di Kabupaten Sampang, yang gagal menyelesaikan pengerjaan pembangunan dari Dana Desa (DD) tepat waktu. Meski demikian, sejumlah desa itu, tidak diberikan sanksi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Malik Amrullah melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintah Desa Suhanto mengatakan, seyokyanya terdapat sebanyak 15 dari total 180 desa di wilayahnya yang mengalami progress rendah dalam realisasi DD 2019. Bahkan, ada dua desa, yakni Desa Kodak dan Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Sampang yang gagal menyelesaikan realisasi DD di tahun anggaran berjalan.

Menurut dia, dari sisi regulasi, tidak ada denda maupun sanksi yang diberlakukan pada desa yang belum menyelesaikan pengerjaan DD hingga tutup tahun. Sebab menurutnya, DD itu sifatnya pemberdayaan masyarakat, berbeda dengan pengerjaan kontraktual.

Menurut dia, pemberdayaan itu langsung melibatkan masyarakat desa setempat, jadi tidak ada sanksi. Namun di sisi lain, pelaksanaan kegiatan memang dipastikan terlaksana pada tahun anggaran berjalan, kalau sampai melewati memang salah, tapi tidak disanksi. Mestinya kata dia, pengerjaan yang belum selesai itu dijadikan (SILPA), tidak dilanjutkan.

“Sebenarnya, desa yang tidak bisa menyelsaikan DD tepat waktu ini sudah berulangkali diingatkan dan ditekan, baik melalui pendamping, kecamatan serta instannya, tapi tidak bisa dijatuhi sanksi, karena aturannya begitu,” ucap Suhanto kepada Kabar Madura, Kamis (16/1/2020).

Dirinya menjelaskan, untuk tindak lanjut terkait realisasi DD-ADD di Sampang, utamanya yang sampai melampaui tahun anggaran, masih akan dirapatkan dan diklarifikasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Saat ini pengerjaan DD di dua desa tersebut masih tetap berlanjut, untuk progresnya sebenarnya sudah ada, namun pihaknya tidak menyebutkan secara gambling.

“Karena dana tetap dicairkan yang jadi salah, kalau dijadikan SILPA aja, dan digunakan lagi nanti melalui prosedur yang berlaku, tidak ada masalah,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi menerangkan, pihaknya akan menggelar rapat terkait realisasi DD-ADD tahun 2019 bersama DPMD, Senin (20/1/2020) mendatang.

Pihaknya meminta DPMD untuk membawa data-data yang lengkap, bahkan pihaknya berencana melakukan sidak ke lokasi pengerjaan DD di sejumlah desa di wilayah itu. Itu bertujuan, untuk memastikan pengerjaan DD benar-benar sesuai dan bermanfaat kepada masyarakat.

“Untuk agenda rapat dengan DPMD terkait realisasi DD-ADD tahun 2019, kami jadwalkan Senin depan ini, kami minta data-data yang berkaitan dengan DD ini dibawa dan bisa mendampingi (Komisi I red) untun ke bawah,” singkatnya. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *