oleh

GAIB Tuntut Pemerintah Tertibkan Ormas dan LSM Bodong

Kabarmadura.id/Sampang-Keberadaan dan eksistensi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang, dicurigai banyak yang tidak sesuai standar yang jelas.

Kecurigaan tersebut, muncul dari DPP Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), salah satu ogranisasi kemasyarakatan (ormas) di Sampang yang kerap mengawal dan menyoroti kebijakan pemerintah.

Standar yang dimaksud, semisal tanpa sekretariat, struktur kepengurusan, tanpa izin dari Kementerian Hukum dan HAM, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)..

Atas kondisi tersebut, DPP GAIB datangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang pada Selasa (12/11). Tujuannya, untuk mepertanyakan upaya pembinaan dan meluruskan keberadaan LSM dan ormas yang terindikasi tidak jelas.

Wakil Ketua DPP GAIB Habib Yusuf Asyegaf mengatakan, di Sampang terdapat banyak ormas dan LSM yang membantu pemerintah, melakukan kontrol, tetapi lembanganya tidak mematuhi aturan dan undang-undang alias bodong.

Menurutnnya, jika terdapat oknum LSM bodong yang datang ke kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dan mengacam-ngancam, maka bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dipidanakan.

Dia mengakui, salah satu fungsi ormas dan LSM adalah adalah kontrol terhadap pemerintah dan publik, namun tidak bisa semena-mena.

“Ormas dan LSM yang sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, yakni struktur kepengurusannya lengkap, kegiatan jelas, sekretariatnya ada, izin dari kementerian serta SKT-nya ada dan bekerja atau menjalankan fungsinya secara professional,” ungkap pria yang akrab disapa Habib itu, Selasa (12//11/2019).

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Sampang Anang Juenaidi mengungkapkan, pihaknya berjanji akan lebih memaksimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan ormas dan LSM di wilayah itu, mulai dari struktur kepengurusannya dan sekretariat.

Anang  membeberkan, terdata sekitar 36 LSM  di Sampang, tetapi baru 3 LSM yang sudah ber-SKT dari pemerintah pusat, yakni Fajar Nusantara, Madura Survei and Policy Studies dan Lembaga Pemberdayaan Petani dan Masyarakat Nelayan.

Sedangkan 33 LSM lain, hanya mengantongi izin dari Kemenkum HAM dan sebagian lagi harus diperpanjang.

“Ke depan, kami tingkat pengawasan dan pemantau, mulai dari kantornya, memverifikasi kepengurusan dan memverifikasi yang masanya sudah habis, pihaknya menyarankan yang belum berSKT dan memiliki izin dari kemenkumhan untuk segera mengurus, kalau masih ingin tetap eksis,”terangnya.

Untuk sementara waktu, LSM dan ormas yang belum berizin dan ber SKT, hanya sebatas diberi teguran melalui surat resmi, tetapi jika tetap tidak mengindahkan, maka langkah selanjutnya akan dimusyawarahkan dengan aparat penegak hukum (APH) dan pihak-pihak terkait lainnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed