Gaji Bupati, Anggota DPRD dan ASN Pamekasan Ditangguhkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) TERTUNDA: Pemkab Pamkeasan tunda tunda gaji dan tunjangan bupati, anggota DPRD dan ASN disebabkan SIPD belum beres.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menunda pencaiaran gaji dan tunjangan pejabat aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, bupati, wakil bupati, anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan ikut terdampak.

Penyebabnya, penatausahaan keuangan yang mengunakan sistem informasi pemerintah daerah(SIPD),belum tuntas maksimal, sehingga berimbas pada penundaan gaji untuk Januari 2021.

Bacaan Lainnya

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Totok Hartono, sesuai dengan langkah-langkah penatausahaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, maka perlu dilakukan sinkronisasi data melalui SIPD. Sinkronisasi itu sebagai penunjang dari berbagai kegiatan pemerintahan.

“Proses pembayaran gaji dan tunjangan untuk bulan Januari 2021 tertunda dengan pemberitahuan lebih lanjut, dikarenakan penatausahaan keuangan SIPD belum selesai,” paparnya, Selasa (5/1/2020).

Dijelaskannya, keputusan tersebut sebagai langkah preventif dalam mengurai permasalahan yang akan terjadi jika dipaksakan mencairkan gaji. Karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.Sebab mekanisme yang duadopsi dalam pengajuan merupakan hal baru.

“Pembayaran gaji dan tunjangan melalui SIDP ini masih hal baru, yang rentan terjadi kendala teknis serta masih dalam proses penyempurnaan dari Kemendagri,”tuturnya.

Setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) juga diinstruksikan untuk segera berkordinasi secara intesn dengan Badan Keungan Daerah (BKD) Pamkeasan. Koordinasi itu mengenaidokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD dan anggaran kas pasca penetapan Perda APBD Pamekasan 2021, supaya mempercepat dari penggunaan SIPD.

“Kami harapkan OPD bisa berkordinas dengan intens dengan BKD terkait mekanisme pencairan gaji dan tunjangannya,”pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiudin mendesak Pemkab Pamekasan untuk mempercepat dari cairnya penundaan gaji para pejabat negara tersebut.

Menurutnya, kendati menggnakan sistem yang baru, harus lebih inten untuk terus melakukan perecepatan.Namun penundaan gaji masih bisa ditoleransi, tetapi SIPD itu juga berkaitan dengan proses percepatan pembagunan.

“Tetapi jangan sampai lengah, sehingga kelailain ini bisa berimbas kepada pembangunan, sehingga realisasi program pemerintah ini bisa berjalan, apalagi ditengah Covid-19,” ungkap pria dengan sapaan Syafi’ ini. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *