Gaji dan Tunjangan Wakil Rakyat di Sampang Tembus Rp23 Miliar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) TIDAK SEBANDING: Besaran tunjangan para wakil rakyat tidak sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pengawasan kebijakan, terutama tentang kesejahteraan masyarakat.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Tunjangan 45 anggota DPRD Sampang mencapai Rp23,7 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021. Dengan pagu anggaran mencapai puluhan miliaran rupiah, seharusnya para wakil rakyat lebih semangat untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Namun realitasnya, banyak anggota legislatif belum memfungsikan perannya secara maksimal. Padahal, mereka mempunyai peran yang bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) bersama eksekutif. Hal itu, bisa dijadikan sebagai kontroling atau pengawasan terhadap realisasinya. Hal ini diungkapkan Ketua Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang Busiri, Selasa (29/6/2021).

Bacaan Lainnya

“Anggaran gaji dan tunjangan DPRD ini setahun Rp23.768.743.634. Ini uang dari rakyat, seharusnya legislatif memikirkan hal itu. Tapi, dalam menjalankan fungsinya masih menimbulkan banyak pertanyaan,” ujarnya.

Bahkan, legislatif memiliki tanggung jawab membahas dan menyetujui APBD bersama eksekutif. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perbup, keputusan bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fungsi tersebut, mestinya dilaksanakan semaksimal mungkin.

“Tetapi legislatif saat ini, terindikasi lemah menjalankan amanahnya. Padahal, dari 45 wakil rakyat tersebut masing-masing dalam satu tahun gaji dan tunjangan yang diterima sekitar Rp500 juta. Dan itu lain dari pokir yang nilainya sangat fantastis. Beberapa program tentang kesejahteraan masyarakat terkesan terabaikan. Jadi, kurang sejahtera bagaimana para wakil rakyat ini,” cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Moh Anwari Abdullah membenarkan, pagu anggaran gaji dan tunjangan 45 anggota legislatif tersebut sebesar Rp23 miliar lebih. Menurutnya, dana tersebut merupakan hak anggota dewan. Selain itu, anggaran dengan pagu Rp23 miliar tersebut tidak hanya untuk gaji dan tunjangan, tetapi juga dialokasikan pada kegiatan reses.

“Untuk anggaran gaji dan tunjangan memang benar, dan itu biasa setiap tahun. Untuk pembagianya setiap bulan,” responnya. (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *