oleh

Gaji Paskun Labrak UMK

Kabarmadura.id/SUMENEP-Sudah 10 kali Kabupaten Sumenep mendapatkan penghargaan Adipura. Penataaan dan kebersihan lingkungan yang terjaga, menjadi salah satu kunci prestasi tersebut. Tetapi, hal itu belum diimbangi dengan kesejahteraan pasukan kuning (paskun). Pasalnya, gaji yang diberikan tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku.

Kapala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep Agus Salam menjelaskan, ada 198 pekerja yang mendapatkan gaji hanya Rp800 perbulan dari upah yang ia kerjakan.

“Lumayan banyak jumlah pasukan kuning. Ada sekitar 198 orang yang terdiri dari paskun, pengawas, dan sopir pengakut sampah yang hanya mendapat gaji Rp800 ribu tiap bulannya. Tentu gaji tersebut di bawah UMK,” ujarnya.

Padahal, UMK Pada tahun 2018 sudah mencapai Rp1,6 juta. Tahun ini naik mencapai Rp1.801.406 berdasarkan ketentuan provinsi pada masa jabatan Soekarwo.

Kecilnya gaji yang diberikan kepada sejumlah paskun Kabupaten Sumenep, pihaknya mengakui sangat perihatin. Sebab, mereka setiap harinya bekerja menyapu membersihkan kota.

“Kami tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa berharap ada kenaikan gaji bagi para paskun. Itu wewenang Bupati Sumenep,” paparnya.

Tetapi, pihaknya mengakui bahwa pada tahun 2019 nanti, ada penghargaan kepada para paskun yang sebelumnya diumrohkan. Untuk tahun ini, hanya diberikan imbalan uang sebesar satu kali gaji.

“Kalau sebelumnya hanya ada segilintir orang yang mendapatkan umroh gratis, sekarang sudah diubah supaya para paskun mendapatkan semua, yakni dengan semua paskun mendapatkan upah tambahan satu kali gaji setahun,” ungkapnya.

Upah selama satu  tahun yang dikeluarkan pihaknya mencapai Rp1.58.400.000 untuk 198 orang paskun yang ada di Kabupaten Sumenep. (mun/nam)

Komentar

News Feed