oleh

Gaji Pegawai dan Tunjangan Legislatif Bangkalan Terpaksa Dipangkas

Kabarmadura.id/Bangkalan– Hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan tahun anggaran 2020 dari gubernur Jawa Timur, berdampak pada penyusutan gaji pegawai dan tunjangan anggota legislatif Bangkalan. Hal itu terjadi, setelah terdapat beberapa poin yang akan diperbaiki.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mohammad Fahad mengatakan,  penyusutan tunjangan itu merupakan dampak dari terlambatnya pembahasan APBD 2020 dan banyaknya pegawai tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

“Antara lain poin yang harus diperbaiki yakni masalah penyesuaian belanja pegawai, keterlambatan tentang penyusunan dan pembahasan APBD 2020,” paparnya, Kamis (2/1/2020).

Masih menurut politikus Partai Gerindra ini, dari poin-poin hasil evaluasi gubernur yang turun tersebut, berdampak pada kategori APBD 2020 di Bangkalan. Dimana menurutnya, tahun-tahun sebelumnya kategorinya tinggi, kini di tahun 2020, menjadi sedang. Sehingga, dari perubahan kategori inilah yang membawa tunjangan para legislatif di Bangkalan bakal dipangkas sekitar Rp10 juta.

“Pemangkasan ini berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017. Sehingga akhirnya juga menyesuaikan,” terangnya.

Permedagri itu mengatur pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional. Di mana akan ada pemotongan setiap bulan untuk tunjangan komunikasi intensif (TKI) sebesar Rp4,2 juta dan dari reses sebesar Rp4,2 juta serta operasional lainnya. Sehingga total penyusutannya berkisar Rp10 juta.

“Kalau reses dilakukan setahun 3 kali. Jadi, pemotongan tunjangan setiap bulannya, yang rutin pada TKI dan operasional lainnya,” jelasnya.

Fahad juga menyayangka berubahnya kategori dari tinggi ke sedang yang diakibatkan banyaknya THL .  Menurutnya, itu lantaran keteledoran pembahasan APBD 2020, sehingga menjadi poin perbaikan dari hasil evaluasi gubernur.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan Musawwir mengakui bahwa keterlambatan pembahasan APBD 2020 ini menjadi atensi bagi dirinya selaku anggota Banggar. Untuk itu, lelaki yang juga merupakan anggota dewan Komisi C ini berjanji akan memperbaiki di pembahasan APBD 2021 nanti agar tidak terlambat.

“Ini menjadi perhatian kami agar tidak terulang di tahun berikutnya. Nanti untuk pembahasan APBD 2021 akan kami bahas lebih awal,” tandasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed