Galian C Tidak Berizin, Aktivitas Penambangan Tetap Berlangsung

  • Whatsapp
SUKSES: Kabag ESDA Sumenep, Mohammad Sahlan, beserta jajarannya saat menggelar sosialisasi kepada penambang galian C tentang perlunya mengurus izin.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengakui, legalitas seluruh galian C yang berada di Sumenep masih belum mengantongi izin operasional. Hal itu lantaran ada revisi tata ruang dan tata wilayah (RTRW) karena dinilai tidak cocok untuk kondisi lingkungan di Sumenep. Kendati tidak ada izin operasional, aktivitas penambangan galian C tetap berlangsung.

Tercatat, ada sekitar kurang lebih 30 titik di Sumenep yang tetap menambang galian C meskipun sampai saat masih belum bisa dipastikan keamanan dan kenyamanan bagi kelestarian lingkungan khususnya di ujung timur Pulau Madura ini.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edy Rasyadi mengakui, idealnya perubahan RTRW itu dilakukan setiap 5 tahun sekali, tetapi berhubung keadaan mendesak maka tentunya dapat berubah sewaktu-waktu. Karena kaitannya dengan kelangsungan ekosistem dalam lingkungan hidup.

“RTRW memang sejauh ini tahapannnya masih panjang, sekarang saja masih di sini, kan prosesnya untuk menjadi perda itu panjang, harus diajukan ke Pemprov Jatim dan rekomendasi tetap dari pusat nantinya,” katanya, kemarin.

Belum selesainya revisi RTRW itu menyebabkan, izin operasional tambang galian C tersebut tidak bisa diterbitkan. Sehingga semua galian C tidak ada satu pun yang memiliki izin operasional, menunggu selesainya perda RTRW tersebut.

Sementara terkait para pekerja yang berisiko besar, karena bisa tertimbun galian itu, selama ini pihaknya hanya memberikan pendampingan secara lisan saja terkait aktivitas yang tetap berlanjut dan tetap melakukan pengawasan meskipun tidak ada sanksi tersendiri. Sejauh ini sebagai upaya melindungi kelestarian lingkungan di Sumenep, pihaknya aktif melakukan kegiatan pembinaan yang terus disyiarkan. Langkah tersebut sebagai bentuk upaya penertiban dari pemerintah agar SDA yang berada di Kota Keris ini tetap terjaga dan dapat digunakan dalam kurun waktu yang panjang.

Sedangkan untuk memastikan rampungnya revisi tersebut yang awalnya ditargetkan selesai tahun ini, memang karena kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan, maka tidak ada kepastian sampai kapan bisa diselesaikan.

“Kerja kami kan sudah terhambat sekarang, sementara sampai saat ini kan masih dibahas di sini, sehingga akibatnya sebelum RTRW itu selesai, para penggiat penggalian itu tidak bisa mendapatkan izin. Makanya meskipun tidak ada izin mereka tetap bekerja,” pungkasnya. (ara/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *