Gandeng Kejaksaan, Optimalkan Penarikan PBB

  • Whatsapp
KM/HELMI YAHYA- BERTUGAS: Salah satu pegawai sedang melayani warga di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan.

Kabarmadura.id-BANGKALAN– Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Bangkalan masih minim. Kondisi itu, cukup berdampak terhadap target pendapatan asli daerah (PAD). Seharusnya, optimal malah menjadi tidak maksimal. Sehingga, untuk mewujudkan target perlu inovasi baru.

Seperti, menggaet kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari). Tujuannya, agar setiap desa lebih optimal menarik PBB. Sebab, ketercapaian target PBB selama dua tahun terakhir cukup rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan Ismet Efendy, Minggu (12/9/2021).

Menurutnya, tidak optimalnya penarikan PBB di setiap desa sangat berpengaruh terhadap PAD keseluruhan. Misalnya, jika salah satu desa tidak melunasi akan menjadi hutang. Bahkan, apabila terjadi setiap tahun hutang PBB desa semakin menumpuk dari sektor PBB.

“Kalau jauh dari target, kami juga yang berat, karena kekurangannya akan tetap dianggap sebagai hutang. Jika setiap tahun tidak mencapai target, maka hutang yang ditanggungkan juga bertambah. Kalau hutang tahun 2020 Rp2 miliar, lalu 2021 Rp1 miliar, maka hutangnya total Rp3 miliar,” ujarnya.

Jika hutang terus bertambah dan minat pembayaran berkurang, tentu nanti akan menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, warga seharusnya bisa membayar jika ada dorongan dari kepala desa (kades). “Jadi kami nanti berencana untuk melakukan dorongan kepada kades,” ucapnya.

Ismet merencanakan, akan melakukan kerjasama dengan Kejari. Sehingga, jika nanti capaian PBB masih rendah kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kades. “Nanti yang rendah akan disurati dan dimintai keterangan. Kenapa bisa rendah, apa penyebabnya. Semoga ini nanti berhasil,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Moh Rokib menyarankan, agar dinas bisa mencatat dan mengevaluasi desa yang target PBB-nya masih jauh. Sehingga nanti, ada solusi yang bisa dilakukan. “Kalau bisa dilakukan secara internal dulu, jangan menggunakan instansi lain,” sarannya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *