Ganggu KBM, Pasar Rabbuwen Sarankan Dipindah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) MENGGANGGU: Aktivitas transaksi kambing di dekat gedung sekolah. Kondisi itu sangat mengganggu KBM DN Pragaan Laok I.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Keberadaan pasar tradisional Kecamatan Pragaan dinilai meresahkan masyarakat. Bahkan  aktivitas pasar tersebut juga mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN Pragaan Laok I. Hal itu membuat sejumlah pihak meminta agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas terhadap pasar yang dikenal dengan sebutan Pasar Rabbuwen itu.

Keresahan masyarakat terhadap Pasar Rebbuwen juga memetik komentar di media sosial, hal itu disampaikan secara terbuka oleh akun facebook Amier Zolara yang ditujukan kepada Bupati Sumenep, DPRD Sumenep, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.

Bacaan Lainnya

Amir Hamzah selaku pemilik akun tersebut merupakan salah satu tenaga pendidik dan operator sekolah di Kecamatan Pragaan menyampaikan, pasar tradisional yang biasa dengan Pasar Rebbuwen itu, aktivitasnya sangat mengganggu KBM di SDN Pragaan Laok I.

Aktivitas pasar sudah meluap di sepanjang 300 meter jalan protokol, sepanjang jalan tersebut telah ditempati sebagai transaksi jual beli kambing sehingga sangat meresahkan warga sekolah, pemilik rumah di sepanjang jalan tersebut.

“Kotoran yang berserakan, bau yang menyengat, taman yang rusak, dan pagar yang dijadikan sasaran penambatan tali pengikat kambing merupakan imbas dari aktivitas di pasar itu,” katanya, Kamis (28/1/2021).

Padahal pihak sekolah sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan forum pemerintah di kecamatan, namun hanya efektif satu atau dua minggu setelah itu kembali terulang. Pihak sekolah juga seringkali bersitegang dengan pihak penjual kambing yang seringkali menutup akses jalan masuk ke sekolah.

“Atas dasar fenomena di atas kami memohon agar meninjau ulang keberadaan pasar, mempertimbangkan kebijakan relokasi pasar atau melakukan penertiban secara konsisten,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan itu Plt Kepala Disdik Sumenep Moh Iksan, mengaku sudah menghubungi seluruh OPD yang bertugas menertibkan pasar dan jalan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep.

“Kami sudah koordinasikan dengan forkopimka juga,” tuturnya.

Kepala Satpol PP Sumenep Purwo Edi Prasetia mengaku, butuh surat resmi untuk melakukan penindakan atau penertiban. Pihaknya tidak berani mengambil sikap maupun menindak tanpa ada rujukan dan dasar hukum yang kuat.

“Kalau ada surat perintah resmi pasti kami tertibkan, dan tentunya kalau ngepam di sana harus ada jatah makan untuk anggota,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Sumenep Agustiono Sulasno mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, wilayah itu merupakan wewenang dinas lain.

“Kalau persoalan pasar wilayahnya Disperindag,” ungkapnya.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Disperindag Sumenep Agus Dwi Saputra mengakui, pasar yang beroperasi setiap hari Rabu itu kapasitasnya kurang, namun pihaknya tidak bisa serta merta bisa membangun.

“Anggaran terbatas, tidak bisa langsung sekarang juga. Selebihnya ke Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis daerah) Pasar ya,” elaknya.

Kepala UPTD Pasar Sumenep Purnomo Subagio menyampaikan, pihaknya sejak lama memberikan masukan kepada pemkab agar kapasitas pasar tersebut harus ditambah lebih luas lagi.

“Sudah lama kami sampaikan, itu di belakang pasar (bagian selatan) memang lahan milik pemkab, tinggal menimbun saja, tapi belum dihiraukan selama ini,” ungkapnya. (ara/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *