oleh

Ganti Rugi Kendaraan Dinas Hilang di Pemkab Sampang Tidak Dibayar

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Sebanyak 11 unit kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dilaporkan hilang.

Akibatnya,  kerugian negara yang harus ditanggung oleh pihak terkait diperkirakan sebesar Rp45.630.000. Kehilangan ini menjadi tuntutan ganti rugi (TGR) yang harus dipenuhi.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, kendaraan dinas yang hilang itu, hingga saat ini belum ditemukan.

Namun kehilangan itu diklaim bukan karena kelalaian pihak dinas, tetapi lantaran musibah. Sehingga ganti rugi itu bukan tanggung jawab instansi, melainkan secara personal.

Bambang membenarkan bahwa jumlah kerugian diperkirakan sebesar Rp45,6 juta.   Laporan kehilangan tersebut berdasarkan data yang terkumpul sejak tahun 2019.

“Dari tahun 2019 ada 11 kendaraan dengan jumlah Rp45,6 juta yang menjadi kerugian negara, sehingga harus diganti, dan diganti secara personil,” ungkapnya, Kamis (19/11/2020).

Jumlah kerugian tersebut, sejatinya sudah berkurang di tahun 2020 ini. Karena sebagian kendaraan dinas yang hilang tahun 2019 lalu, ada yang sudah diganti rugi. Sehingga tersisa Rp25. 730 juta, dan proses menggatikan ini bersifat wajib.

Penggantian itu diberi waktu dua tahun, sehingga dari tahun 2019 bisa dilakukan pada tahun 2021.

Namun dirinya tetap mengingatkan agar segera diganti, dengan cara diberitahukan secara umum.

“Sekarang sudah sisa Rp25. 730 juta, dan ini bukan kelailain yang menghilangkan, karena ini musibah. Dan untuk gantinya terkahir tahun 2021,” imbuhnya.

Mengetahui informasi itu, anggota DPRD Sampanh Aulia Rahman meminta untuk dicari tahu terlebih dahulu, sehingga nantinya diketahui ini benar-benar hilang atau dihilangkan oleh pemakai. Meski pada dasarnya, dengan hilangnya kendaraan tersebut tetap harus diganti.

Selain itu, kehilangan tersebut merupakan tanggung jawab dinas yang menaungi personal pengguna kendaraan dinas. sehingga ketika ada kendaraan yang hilang,  kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu, agar pihak kepolisian menelusurinya.

“Dalam hal ini dinas bersama BPPKAD harus menganalisa agar tidak terjadi unsur kongkalikong, sehingga ketika ini dihilangkan, jelas akan dipidana, dan ini memang harus dilakukan apalagi ini fasilitas daerah,” pungkasnya. (mal/waw)

Komentar

News Feed