GASHINDO Temukan Kerentanan Perbup Baru tentang Pilkades

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) baru yakni Nomor 54 tahun 2019. Dalam perbup tersebut di antaranya diatur tentang persyaratan ujian kepemimpinan yang semula biayanya dibebankan sepenuhnya kepada APBD, dapat didukung oleh APBD Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Moh Ramli menyampaikan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 saat ini dalam tahap pencalonan. Di dalam pencalonan nantinya ada yang namanya penjaringan melalui pengumuman pembukaan pendaftaran.

“Tahapan-tahapan nantinya bakal dilakukan sesuai prosedur perbup baru,” katanya, Kamis (19/9).

Dijelaskan, saat ini masuk kepada tahapan penyaringan. Panitia ada ruang melakukan klarifikasi dan ada alokasi waktu 20 hari. Pada 20 hari ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, jika bakal calon kepala desa (bacakdes) yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari dua orang, maka panitia wajib membuka pengumuman susulan.

“Semua kemungkinan nantinya akan terjadi,” ujarnya.

Kemudian kemungkinan kedua, yakni jikka jumlah bakal bacakadesnya antara dua sampai lima, maka pada hari ke-20 panitia harus sudah menetapkan dari bakal calon menjadi calon. Kemungkinan ketiga apabila yang memenuhi syarat administratif lebih dari lima maka panitia pada hari ke-16 menetapkan bakal calon.

Ramli menabahkan, untuk hari ke-17 dan hari ke-19 ada yang namanya seleksi tambahan yang porsinya difasilitasi oleh kabupaten, yakni ujian kepemimpinan.

“Ujian Kepemimpinan sebagai tolok ukur atau bekal nantinya setelah menjadi kepala desa terpilih,” tuturnya.

Ramli mengutarakan, ujian kepemimpinan direncanakan pada tanggal 2 Oktober 2019 yang dilakasanakan oleh pihak ketiga. Sehingga, pada hari itu dirinya akan mengundang bakal calon, ketua panitia dan ketua BPD dan di hari itu pula akan dilakukan ujian secara serentak.

“Nilai bisa langsung diambil panitia dari pihak ketiga sehingga panitia bisa menjumlah hasil ujian,” ujarnya.

Orang nomor satu di DPMD itu memaparkan, ada 41 desa yang melaporkan bacakadesnya kebih dari 5 orang. Diperkirakan ada 300 orang yang akan diuji secara serentak di Gedung Korpri Kabupatem Sumnep.

Sebelumya, Garda Advokasi Dan Supremasi Hukum Indonesia (GASHINDO) Rausi mengatakan, saat ini ada beberapa poin hasil kajian yang dilakukan terhadap perbup baru tersebut. Terdapat beberapa poin yang dianggap rentan dipersoalkan.

Salah satunya terdapat Pasal 35 ayat 4 yang mengatur tentang penunjukan pihak ketiga dalam melakukan tes bagi bakal calon kepala desa yang lebih dari lima orang. Di dalam pasal tersebut tidak diatur bagaimana tahapan penunjukan pihak ketiga. Sehingga integritas dan kapabilitas pihak ketiga nanti patut dipertanyakan.

“Ini menyangkut persoalan hasil, apakah layak atau tidak diterima hasil seleksi yang dilakukan,” pungkasnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *