oleh

Gelar Hiburan di Pamekasan Butuh Fatwa

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Selama ini, hiburan selain kegiatan olah raga, sulit diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan. Beberapa acara hiburan sempat terselenggara, namun pelaksananya adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Pasalnya, upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk membuka keran hiburan tersebut bagi penyelenggaran dari masyarakat umum, banyak kendala. Faktanya hingga saat ini, hiburan yang terselenggara hanya di bidang olahraga, seperti sepak bola, motorcross atau roadrace.

Sedangkan hiburan umum, seperti konser dangdut dan semacamnya belum pernah tergelar di wilayah yang identik dengan slogan gerbang salam.

Hal tersebut diungkapkan, Pelaksana tugas (Plt) Badan Keungan Daerah (BKD) Pamekasan Yudhistina melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sahrul Munir, Kamis (16/1).

“Selama ini kami menangani pajak hiburan di bidang sepak bola, road race, tiketnya ini yang kena pajak dan masuk pada pendapatan kami. Karena untuk hiburan lain, izinnya tidak mudah di Pamekasan. Kalua even seperti pertujukan musik tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, senior Event Organizer (EO) Pamekasan, Andre Havid mengaku tidak sulit untuk mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Hanya saja, membutuhkan rekomendasi dari lembaga ulama yang legal, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Tidak hanya izin regular, yaitu izin keramaian dan penempatan lahan dan segala macam itu dari pemda, biasanya kalua saya itu meminta rekomendasi atau fatwa dari MUI,” paparnya.

Hanya saja, lanjut Andre, sejauh ini yang terjadi, meski sudah mendapat rekom, fakta di lapangan, kegiatan belum juga berjalan lancar. Masih terdapat beberapa kejadian penolakan dari sejumlah oknum.

“Jadi kesannya rekomendasi dari MUI ini tidak kelasnya di sini. Kalau dulu itu memang disarankan untuk hiburan meminta rekom dari MUI karena termasuk lembaga yang legal. Tapi di Pamekasan MUI ini kurang greget, kalua penentu izin keramaian ini tetap polres,” tegasnya.

Disinggung mengenai rekomendasi dari MUI, sesuai pengalaman pria yang juga masih aktif sebagai reporter di salah satu media elektronik ini memaparkan, jika rekom itu sebagai gambaran dampak dari kegiatan hiburan tersebut.

“Semisal bentuk hiburan yang akan diselenggarakan ini dinilai berisiko bagi polres, maka harus dilengkapi dengan rekom lah,” tukasnya.

Hal itu, juga membuat geram sejumlah pegiat seni di Pamekasan. Mereka sampai harus menggelar demonstrari, Kamis (16/1/2020) kemarin di kantor DPRD Pamekasan. Pasalnya, para pegiat seni atau penyelenggara hiburan, kerap kesulitan menyelenggarakan acara.

Sejatinya, izin hiburannya tidak sulit, namun ada kekhawatiran diintimidasi kelompok tertentu yang menolak hiburan tersebut diadakan. (ito/waw)

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain:

  1. Menuntut ketegasan dari bupati Pamekasan untuk memperjelas perda hiburan tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun
  2. Meminta kepada bupati dan DPRD Kabupaten Pamekasan untuk segera membentuk tim dan melibatkan unsur pelaku seni dalam merevisi dan penetapan Perda Hiburan secara umum dan musik secara khusus.
  3. Meminta bupati dan DPRD Kabupaten Pamekasan untuk mensosialisasikan seni sebagai salah satu cara memerangi radikalisme, sehingga tidak ada lagi deskriminasi terhadap seni dan pelaku seni.
  4. Menuntut bupati, DPRD dan Polres Pamekasan memberikan kemerdekaan berekspresi dalam seni dan musik sebagai hak sipil warga Negara Indonesia, dimana hak tersebut merupakan hak asasi yang mutlak dilindungi oleh konstitusi selagi tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.
  5. Menuntut bupati, DPRD dan Polres Pamekasan memberikan kemerdekaan berekspresi dalam seni dan musik sebagai hak sipil warga negara Indonesia, dimana hak tersebut merupakan hak asasi yang mutlak dilindungi oleh konstitusi selagi tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.
  6. Polres Pamekasan lebih objektif dan profesional menjalankan tupoksinya dalam menyikapi pentas seni khususnya musik di kabupaten.
  7. Polres Pamekasan tidak cenderung mengekang kebebasan berekspersi dan mempermudah perizinan pentas seni khususnya musik selagi tidak melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku.
  8. Bubarkan Dewan Kesenian Pamekasan

Komentar

News Feed