oleh

Gelar KBM Tanpa Izin di Luar Tanggung Jawab Dinas Pendidikan

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Satgas Covid-19 Bangkalan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan telah menyetujui uji coba kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka digelar kembali. Sebelumnya, uji coba itu tidak diizinkan karena wilayah Bangkalan masih zona oranye.Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo menyampaikan, karena Bangkalan sudah memasuki zona kuning, atau tingkat penyebaran Covid-19 terbilang rendah, membuat uji coba KBM tatap muka diizinkan.

Namun, lembaga pendidikan yang diperbolehkan menggelar uji coba itu hanyalah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

“Bisa dimulai bulan depan, hanya beberapa sekolah yang diujicobakan, yang masuk pembahasannya SD saja. Tapi kalau ada yang mengajukan juga diproses,” katanya, Selasa (25/8/2020).

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Bambang Budi Mustika menyampaikan, sesuai dengan surat edaran dari kementerian, sekolah bisa membuka pembelajaran tatap muka jika wilayah sudah zona kuning. Bangkalan sudah 5 hari berubah warna menjadi zona kuning.

Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Bangkalan. Hasil koordinasinya, masih menunggu hasil analisis tim Dinkes Bangkalan, utamanya mengenai wilayah mana saja yang bisa melakukan KBM tatap muka.

Hasil kesepakatannya dengan Satgas Covid-19 Bangkalan, KBM tatap muka diizinkan di zona wilayah per kecamatan, bukan kabupaten. Sekolah lain, baik swasta maupun negeri, juga boleh mengajukan menggelar KBM tatap muka dengan mengirim proposal.

Untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), kata Bambang, KBM tatap muka boleh dilakukan setelah 2 bulan masa transisi pendidikan dasar.

“SD dan SMP kami rencanakan 2 pekan lagi bisa melakukan KBM. Kemungkinan tanggal 7 September baru bisa,” terangnya.

KBM tatap muka hanya di wilayah yang diperbolehkan Dinkes Bangkalan saja. Selain itu, jika ada sekolah yang memaksa menggelar KBM tatap muka tanpa izin Dinkes Bangakalan, Bambang menolak bertanggung jawab jika ditemukan penyebaran Covid-19 melalui sekolah.

“Kami nanti akan buatkan wilayah dan SE sekolah mana saja yang diperbolehkan KBM tatap muka. Saat ini kami masih menunggu hasil pewarnaan dari Dinkes. Kalau ada sekolah di luar wilayah atau SE itu melakukan KBM tatap muka, kepala sekolah yang harus bertanggung jawab,” paparnya.

Dalam KBM tatap muka nantinya, selain sekolah harus menerapkan protokol kesehatan, sekolah harus memasukkan siswa yang benar-benar sehat. Artinya, sekolah harus memastikan siswa tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, meski saat ini sudah sehat.

“Sifatnya sekolah wawancara baik dengan siswa atau orang tuanya mengenai riwayat kesehatan anak. Semisal anak tersebut punya sakit asma atau pernah berlibur ke Surabaya sebelum KBM, itu tidak boleh dimasukkan ke sekolah untuk KBM tatap muka,” paparnya.

Tak cukup melakukan wawancara riwayat kesehatan dan perjalanan siswa, hasil wawancara riwayat kesehatan dan perjalanan anak harus disertakan bukti dengan catatan tertulis. Sekolah pun harus menyertakan foto dalam proposal pengajuan KBM tatap muka sebagai bukti adanya penerapan protokol kesehatan.

“Jadi perlu surat sehat atau rapid tes, kami tidak ada rencana melakukan rapid tes kepada guru sebelum KBM tatap muka. Karena tidak ada dalam aturan dari kementerian, kemudian untuk memastikan kesehatan guru menjadi tanggung jawab kepala sekolah,” tandasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed