oleh

Gelar Reses Tematik, Ketua Komisi III Tingkatkan Perekonomian Kelompok Nelayan

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ismail, menggelar reses tematik, lokusnya kali ini untuk menguatkan ekonomi para anggota kelompok nelayan, dan mengangkat hasil produksi usaha mikro kecil menengah (UMKM) hasil olahan para nelayan. Hal itu, sebagai wujud kepedulian untuk mengangkat harkat derajat nelayan.

Kegiatan yang berlangsung sukses di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, diikuti oleh para nelayan, hadir juga organisasi perangkat daerah (OPD), dan forum koordinasi pimpinan kecamatan  (Forkopimka).

Ketua Komis III (DPRD) Pamekasan, Ismail, mengatakan  kegiatan reses tematik merupakan kali pertama dilakukannya untuk memaksimalkan aspirasi masyarakat dari berbagai problematika yang ada di lapangan.

Menurutnya, ada beberapa aspirasi yang telah disampaikan secara langsung oleh para nelayan, diantaranya, dangkalnya sungai yang biasa dijadikan tempat bersandar para nelayan ketika selesai melaut. Kondisi itu, sangat menghambat kecepatan akses.

“Makanya ketika ada keluhan dari nelayan, saya mencoba hadir secara resmi, sehigga nanti usulannya bisa diusulkan secara resmi juga, bahwa ini aspirasi masyarakat,” ungkapnya, saat diwawancarai Kabar Madura.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, dengan dangkalnya sungai yang ada bisa menyebabkan kerugian tenaga dan waktu dari para nelayan. Sebab, ia berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada para nelayan.

“Bahkan mereka harus berdesak desakan, ketika datang melaut jam 1 dini hari, sampai di rumah jam 6 sore, karena harus antri,” ulasnya.

Sosok Ismail  yang sangat  peduli untuk kepentingan umat itu,  juga menerima laporan bahwa para nelayan butuh bantuan modal melaut. Menurutnya, optimalisasi pemasaran terhadap hasil tangkapan perlu dukungan pemerintah. Sehingga, kesejahteraannya bisa terjamin dengan baik.

“Laut itu menjadi wewenang pihak Pemprov Jatim, jadi nol sampai 12 mil menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim. Bagaimana persoalan ini bisa disampaikan kepada Pemprov Jatim, kami akan berupaya ke Pemprov Jatim, disamping itu harus pelan khusus untuk menjembatani kepentingan ini,” pungkasnya. (rul/ito)

 

Komentar

News Feed