Genangan di Sejumlah Tempat, DPRKP: Kali Marengan Tidak Dikeruk

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) GENANGAN: Masyarat sedang melewati area Pemkab Sumenep yang penuh genangan air.

Kabarmadura.id/Sumenep-Munculnya genangan air di sejumlah tempat di Kota Sumenep mendapat tanggapan dari dinas terkait. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Mohammad Jakfar melalui Kepala bidang (Kabid) Penataan Bangunan dan Lingkungan Hery Gushendrawan mengatakan, penyebab munculnya genangan air tersebut adalah penuhnya Kali Marengan. Sehingga, aliran atau saluran air penuh dan tidak bisa menampung debit air yang cukup besar. Ia mencotohkan, air di Jalan Kartini, Jalan Imam Bonjol, Giling semuanya masuk ke Kali Marengan.

“Hal ini tentu perlu dievaluasi bersama, dan akan melakukan trobosan-trobasan baru. Agar di Kali Marengan airnya tidak penuh,” katanya, Kamis (23/01/2020).

Dijelaskan, saat ini rutin dilakukan pembersihan agar tidak terjadi banjir. Terakhir ketinggian genangan air sampai mencapai 50 meter di beberapa tempat. Di antara solusinya adalah melakukan pengerukan Kali Marengan karena endapannya puluhan tahun tidak dikeruk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (SDA) Sumenep, Chainur Rasyid, membantah mengenai penyebab terjadinya genagan adalah penuhnya Kali Marengan. Sebab, selama ini Kali Marengan tidak pernah meluap ketika datanganya hujan.

“Kali Marengan tidak meluap ketika hujan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, genagan itu terjadi karena drainasenya buntu. Justru yeng membuat Kali Marengan berat karena saluran drainase yang mengucur terlalu deras dan membawa sampah. Namun, dirinya mengakui bahwa selalu berkoordinasi dengan dinas yang mempunyai proyek saluran drainase itu.

“Kami terus berusaha melakukan koordinasi dengan dinas terkait saluran darainase atau penyebab genagan air itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Sumenep M.Ramzi mempertanyakan tentang masih adanya genangan di area Pemkab Sumenep yang telah menghabiskan miliaran rupiah. Menurutnya, peru diusut apakah dari perencanaan yang salah ataupun dari gorong-gorongnya yang tersumbat. Hal tersebut menurutnya perlu penanganan khusus, sebab jika dibiarkan akan mengakibatkan kejadian yang lebih parah yakni, banjir.

“Dinas terkait wajib bertangggung jawab atas pembangunan tersebut,” tegasnya. (imd/pai)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *