oleh

Gencarnya Sosialisasi Patuh Protkes Gagal Kurangi Pelanggar

Kabrmadura.id/SAMPANG-Kendati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengklaim sudah gencar mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan (protkes) dalam rangka pencegahan, penanggulangan wabah Covid-19, seperti wajib bermasker, rajin cuci tangan, jaga jarak dan semacamnya.

Sayangnya, upaya pemkab tersebut belum membuahkan hasil maksimal. Karena beberapa hari terakhir, tingkat pelanggaran terhadap protokol Covid-19 di wilayah Kota Bahari itu relatif meningkat. Semisal pengunjung di pasar yang semakin banyak tidak bermasker dan terjadinya kerumunan di sejumlah tempat umum yang sulit terhindarkan.

Atas kondisi tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Moh. Iqbal Fathoni mengaku banyak menemukan masyarakat tidak bermasker dan terjadinya kerumunan. Fakta itu ditemukan saat pihaknya memeriksa langsung ke berbagai tempat-tempat umum, semisal ke pasar dan tempat pelayanan serta fasilitas umum.

Kata dia, adanya pelanggar protokol kesehatan itu diklaim karena tingkat kesadaran warga tentang bahaya Covid relatif rendah. Sehingga upaya pengawasan juga harus ditingkatkan. Peningkatan pengawasan itu, menurutnya tidak cukup hanya melakukan sosialisasi, tetapi harus dimaksimalkan dengan pemberian sanksi bagi pelanggarnya.

“Kami kira pemkab sudah gencar sosialisasikan protokol kesehatan ini sejak beberapa bulan yang lalu, tapi saat ini masalahnya bukan di sosialisasi, melainkan tindakan tegas dari pemerintah, yakni mengawasi lebih ketat dan memberikan sanksi,” ucap Fafan, sapaan akrab legislator tersebut kepada Kabar Madura, Kamis (6/8/2020).

Selain itu, pemkab wajib melibatkan semua pihak dan elemen masyarakat dalam mensosialisasikan protokol Covid-19 itu, seperti menggandeng tokoh masyarakat di berbagai wilayah, melibatkan PKK dan lain sebagainya. Harapannya, sosialisasi lebih masif dan bisa menyentuh semua kalangan.

“Seharusnya gugus tugas ini lebih peka tentang kondisi saat ini, jadi solusi yang diberikan tepat sasaran dan lebih efektif, kami sarankan sosialisasi harus lebih masif agar menjangkau semua elemen masyarakat dengan cara-cara yang lebih kreatif,” terang politisi muda dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang itu.

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Agus Mulyadi mengaku belum bisa menerapkan sanksi kepada warga yang melanggar protokol Covid-19 itu. Dia berdalih belum ada regulasi yang mengaturnya.

Dengan demikian, pria yang sekaligus menjabat ketua Koordinator Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah Covid-19 Sampang itu hanya sebatas memberikan sosialisasi, himbauan, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, selebihnya tergantung kesadaran masyarakat.

“Untuk pemberian sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 ini masih menunggu regulasinya, saat ini kami terus galakkan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui nakes di puskesmas dan relawan lainnya,” ujar Agus. (sub/waw)

Komentar

News Feed